Loading...

Gunung Botak Diinginkan warga Pulau Buru Jadi Pertambangaan Rakyat

AMBON, TAJUKTIMUR.COM – Warga adat di Pulau Buru, Provinsi Maluku, menginginkan kawasan tambang emas Gunung Botak dijadikan pemerintah sebagai pertambangan rakyat agar masyarakat juga bisa menikmati hasilnya.

“Masyarakat setempat juga menyatakan ingin menikmati hasil tambang emas Gunung Botak, namun tanpa menggunakan merkuri, sianida dan atau bahan kimia berbahaya lainnya,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirt di Ambon, Rabu.

Permintaan warga itu disampaikan saat berdialog dengan tim asisten operasi merkuri Siwalima 2018 dipimpin Karo Ops Polda Maluku, Gatot Mangkurat.

Mereka meminta agar izin pertambangan rakyat (IPR) secepatnya dibuka, dan berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib masyarakat Pulau Buru.

Menurut Muhammad Roem Ohoirt, menanggapi permintaan masyarakat itu, Karo Ops Polda Maluku Gatot Mangkurat menegaskan bahwa kedatangan tim yang dipimpinnya tidak untuk main-main menangani persoalan penambang emas tanpa izin dan menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Ia menegaskan bahwa penutupan tambang emas Gunung Botak sendiri merupakan bentuk keseriusan Polda Maluku dan pemerintah daerah dalam menertibkan peredaran bahan kimia berbahaya tersebut.

Sebab, katanya, penggunaan B3 akan berdampak fatal terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat.

“Kehadiran kami di sini tidak bermain-main dengan masalah ini. Kapolda Maluku sangat tegas dengan penggunaan obat-obatan kimia terutama merkuri dan sianida,” kata Kabid Humas mengutip pernyataan Gatot Mangkurat.

Karo Ops juga meminta masyarakat mendukung regulasi yang kini dilakukan agar semuanya bisa menikmati hasilnya kelak.

“Semua harus memperjuangkan Gunung Botak menjadi tambang rakyat, bukan orang-orang pemodal saja yang menikmatinya dan masyarakat Buru menjadi penonton,” katanya.

Untuk pertambangan rakyat sendiri, tim dari Bareskrim Polri dan Wantimpres sedang melakukan penelitian terkait metode ramah lingkungan yang akan digunakan dalam pengolahan material emas.

Nanti ketika IPR keluar, katanya, ada pendampingan dari pemerintah yang mengatur dan tidak akan pernah menyiksa atau melihat masyarakatnya susah, tetapi pemerintah mencari pengolahan yang aman bagi masyarakat Pulau Buru.

“Mereka juga tidak tahu selama ini efek dari pada mercuri maupun sianida itu seperti apa. Makanya setelah kita menjelaskan baru dipahami dan sangat mendukung kebijakan yang diambil kepolisian bersama pemerintah,” katanya.

Berita Lainnya
Dinkes Maluku: Tiga kasus DBD belum terkategori KLB AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Maluku, Meikyal Pontoh, menyatakan, tiga k...
BMKG: waspadai gelombang tinggi di laut Maluku AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pattimura Ambon ...
Kota Ambon Kembali Raih Adipura AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kota Ambon kembali menerima penghargaan Adipura kategori kota sedang dari Ke...
Perahu Cepat Milik Pemkot Tual Terbakar TUAL, TAJUKTIMUR.COM - Satu unit perahu cepat yang biasanya disebut speed boat milik Dinas Perhubung...
Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur MTB akan Ditingkatkan SAUMLAKI, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadim...
Kanal: Maluku