Loading...

Jaksa Tetapkan Bos KPJ Tersangka Korupsi

SAUMLAKI, TAJUKTIMUR.COM – Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat (MTB) menetapkan JG, bos PT. Karya Pembangunan Jaya (KPJ) sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten MTB.

Kepala Kejaksaan Negeri MTB, Frenkie Son Laku di Saumlaki, Selasa, menyatakan jaksa penyidik sudah lama menetapkan proses penyelidikan terhadap kasus tersebut, dan tersangka tidak mampu mengembalikan total kerugian negara berdasarkan permintaan pemerintah daerah yang dimediasi oleh kejaksaan sebesar Rp690 juta.

“Waktu itu sudah dilakukan pendekatan secara perdata, dimana pemda MTB telah menyerahkan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri MTB untuk melakukan penagihan item pekerjaan yang kurang dan harus dikembalikan. Setelah kejaksaan melakukan pemanggilan dan kontraktor sudah tidak mampu mengembalikan kerugian negara, maka ditindak lanjuti dengan penyelidikan,” katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, jaksa menemukan total kerugian negara sebesar Rp690.000.000 dari beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan seperti penimbunan dan beberapa item lainnya.

Jaksa menjerat tersangka dengan pasal berlapis, antara lain pasal 2 Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi ?Setiap orang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi yang menyebabkan kerugian Negara atau perekonomian Negara diancam dengan hukuman penjara seumur hidup maksimal 20 tahun penjara atau minimal 2 tahun penjara dengan denda minimal Rp.150 juta dan maksimal Rp. 1 Milyar.”

Selain itu, pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi, “Setiap orang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi yang menyebabkan kerugian Negara atau perekonomian Negara diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup dan denda minimal Rp.50 juta dan maksimal Rp250 juta.”

Frenkie memastikan tidak lama lagi akan dilakukan penyerahan tahap I yakni penyerahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum, dan jika sema 7 hari berkas-berkasnya dinyatakan lengkap maka diikuti dengan penyerahan tahap ke dua dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Ambon.

“Tidak ada target yang saya pasang. Yang jelas, kalau ada laporan masyarakat maka kami akan tindaklanjuti dan kita tetap kerja jujur,” katanya.

Berita Lainnya
Disdukcapil Ambon Gencar Rekam Data E-KTP AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Maluku gencar melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-...
Gempa 5 SR Guncang Seram Bagian Timur Maluku BULA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa berkekuatan 5 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Peristiwa tersebut terjadi Sen...
Pemkab MTB Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Balai Karantina Ikan SAUMLAKI, TAJUKTIMUR.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat menyerahkan dokumen hibah tanah milik Pemerintah Daerah kepada Badan Karantina Ikan, Pengendal...
Flash Mob Pesona Merah Putih Awali Festival Teluk Ambon 2018 AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kolaborasi ratusan siswa SMA dan perguruan tinggi di sekitar Ambon, Maluku, mengawali rangkaian Festival Teluk Ambon 2018. Par...
Bendera Merah Putih Sepanjang 73 Meter Terbentang di Kota Tual KETERANGAN FOTO (Ilustrasi) - Ikatan Pemuda Pemudi Maren BTN (IPPMB) Kota Tual melakukan Long march membawa 73 obor dan pembentangan bendera merah put...
Kanal: Maluku