Loading...

Laporan Ketua DPRD Maluku Dinilai Rekayasa

AMBON, TAJUKTIMUR.COM — Laporan dugaan pencemaran nama baik yang ditudingkan Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae terhadap wakil ketua DPRD Richard Rahakbauw ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku dinilai sarat rekayasa.

“Laporan yang dilayangkan penuh rekayasa dan tidak berdasar pada fakta-fakta hukum sesungguhnya,” kata tim kuasa hukum Richard, Fachri Bahmid di Ambon, Jumat.

Karena tidak berdasar, maka tim kuasa hukum Richard secara cermat mempertimbangkan beberapa opsi hukum untuk membuat laporan balik atas diri yang bersangkutan dengan sangkaan pasal pelaporan palsu.

Menurut Fachri, laporan Edwin Huwae ke SPKT Polda Maluku ada dua yaitu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 320 juncto 311 juncto pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Kedua adalah laporan berkaitan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal 114 KUH Pidana.

“Untuk meihat kedua laporan dimaksud, kami dari tim kuasa hukum melihat ini adalah hal yang biasa-biasa saja karena berkaitan dengan momen pilkada dan segala sesuatu harus berujung dengan tindakan pelaporan,” ujar Fachri.

Terlepas dari substansi itu adalah sesuatu yang dibuat-buat atau mengada-ada, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang baik pihaknya menganggap langkah ini merupakan sesuatu yang dihargai.

“Kami siap menghadapi segala tindakan yang ditempuh ketua DPRD Maluku dan tidak masalah karena kami memandang laporan ini adalah hak konstitusional,” katanya.

Namun setelah dicermati dengan fakta-fakta hukum yang ada saat ini maka tindakan pelaporan ini adalah tidak tepat dan salah alamat yang didasarkan pada dua alasan.

Yang pertama, laporan yang dilayangkan penuh rekayasa dan tidak berdasar pada fakta-fakta hukum sehingga akan dilakukan laporan balik ke Polda Maluku dengan sangkaan melanggar pasal 317 dan 220 KUHP karena membuat laporan palsu.

Karena sejatinya laporan yang dimaskukan Edwin Huwae tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum dan cuma sebuah rekaan serta imajinasi belaka yang ada dalam pikirannya lalu dijadikan dasar untuk membuat laporan.

Berita Lainnya
Provinsi Maluku Sudah Miliki Sepuluh BI Corner AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan uang rupiah Kantor Perwakilan Bank...
Bahas CPNS, Menpan-RB Temui Pimpinan Daerah Maluku JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menpan-RB Syafruddin menjadwalkan untuk bertemu dengan pimpinan daerah 11 ...
Musik Bambu Media Harmonisasi Sosial Masyarakat AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Sekretaris Dirjen Kebudayaan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sri Harti...
Tim Sar Cari Nelayan yang Hilang di Perairan Nusalaut Maluku Tengah AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Seorang nelayan yang diketahui bernama Laplap (45) dilaporkan hilang saat em...
Harga Kopra di Ambon Terus Bergerak Turun AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Harga kopra yang ditawarkan para pembeli kepada perajin di daerah ini terus ...
Kanal: Maluku