Loading...

Mantan Menkumham Angkat Bicara Soal SK Dukungan PKPI

TERNATE (TAJUKTIMUR.COM) – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin angkat bicara soal Surat Keputusan dukungan PKPI ganda kepada dua calon gubernur Maluku Utara, yakni Bur-Jadi dan AGK-YA.

“PKPI telah lebih dulu mendaftar sebagai partai pengusung untuk Bur-Jadi,” kata Amir Syamsudin saat ditemui di Grand Dafam Hotel, Minggu (28/1)

Hal ini, lanjutnya, telah diatur pada Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan. Kalau partai politik yang mendaftarkan bakal calon tidak boleh menarik dukungan.

“Sebelumnya KPU Malut telah menyatakan lengkap dan telah memberikan kepada pasangan Bud-Jadi. Hal tersebut sudah ada regulasinya,” paparnya.

Ia menjelaskan, Maluku Utara merupakan bagian dari wilayah integral negara kesatuan Republik Indonesia, segingga hukum juga harus berlaku secara nasional. Tidak mungkin ada Undang-undang di Malut yang berbeda dengan daerah lain. Jangan ditafsirkan berbeda. Karana dalam UU dan paraturan KPU, pendaftaran ganda itu wajib ditolak.

“Mungkin alasan KPU Malut masih ada tahapan lain sehingga diberi kesempatan. Tapi harus disadari bahwa Malut juga NKRI yang UU sama diberlakukan,” ungkap Amir.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, kejadian dukungan PKPI di Maluku Utara, sama persis yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan Purwakarta.

“Di Sumut dan Purwakarta saat pandaftaran rekemendasi partai juga ganda. KPU langsung menolak, karena mereka berpegang pada PKPU. Lalu di Malut bagaimana? Aturannya sudah jelas dan diharapkan KPU menegakkan wibawa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Dia bahkan meminta kepada KPU Malut agar jangan bekerja diluar dari aturan yang telah ada agar tidak terjadi prasangka buruk. KPU Maluku Utara harus belajar pada KPU Sumut dan Purwakarta, mereka patuh terhadap rambu-rambu yang sudah ada.

Sementara terkait keabsahan saat pendaftaran, Amir mengungkapkan, semua ada alat pengujinya. Kalau Bur-Jadi dan AGK-YA oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat, terutama syarat dukungan partai, itu ada alat pengujinya. Kalau KPU tidak sesuai dengan UU dan peraturan, tentu ada jalur hukumnya.

“Tapi sejauh ini Demokrat masih menahan diri. Menahan diri bukan berarti kami akan mentolelir hal-hal yang melanggar UU dan peraturan KPU. Tapi karena kita partai koalisi, sangat elok kalau dikomunikasikan bersama partai koalisi,” ungkapnya.

Amir meminta kepada KPU agar SK pencabutan PKPI kepada pasangan Bur-Jadi pada tanggal 5 Januari harus dilihat secara jelas.

“Lihat dulu. Namanya tanggal, iya tanggal saja. Tapi saat pendaftaran Ketua PKPI Malut ikut hadir dan menandatangani berita acaranya. Mungkin saja dia tidak tahu SK pencabutan tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, saat melakukan pendaftaran pertama KPU tidak menggunakan istilah SK Ganda. Istilah SK ganda itu muncul ketika pendaftaran kedua dengan partai yang sama.

“Seharusnya KPU Malut sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. UU tidak mengenal istilah SK ganda,” papar Amir.

(fr)

Berita Lainnya
Pemkot Tual Salurkan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat TUAL, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pemberdayaan Masyarat Desa, Dinas Koperasi...
Pemerintah Sosialisasi Rencana Perubahan Nama Kabupaten MTB SAUMLAKI, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dala...
Tekan Harga Kebutuhan Pokok, Pemkot Ambon Gelar Pasar Murah AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kegiatan pasar murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon merupakan u...
P2TP2A Tangani 51 kasus Kekerasan terhadap Perempuan AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ambon telah men...
BPJS Tenagakerjaan beri Penghargaan untuk Pemkot Tual TUAL, TAJUKTIMUR.COM - BPJS Ketenagakerjaan memberi penghargaan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Tual ...
Kanal: Maluku Pilkada