Loading...

Pemkab Kepulauan Tanimbar Percepat Regulasi Perubahan Nama

SAUMLAKI, TAJUKTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mempercepat pembentukan peraturan daerah untuk menyambut perubahan nama kabupaten itu dari yang semula Maluku Tenggara Barat (MTB).

Perubahan nama MTB menjadi Kepulauan Tanimbar ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019.

“Peraturan daerah itu menyangkut perubahan nama kabupaten, Lambang dan Mars untuk digunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bupati Petrus Fatlolon, Sabtu kemarin.

Menurut dia, PP nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditandatangani Presiden pada 23 Januari 2019 dan diundangkan di Jakarta pada 28 Januari 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, serta tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019.

Sejak itu, pihaknya melakukan sosialisasi termasuk menggelar rapat bersama pimpinan SKPD teknis untuk membahas perubahan Logo dan Mars kabupaten tersebut, sehingga segera ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah.

“Sejalan dengan perubahan nama kabupeten ini maka pasti logo kabupaten juga akan di sesuaikan karena tulisan nama Maluku Tenggara Barat telah berubah menjadi kabupaten Kepulauan Tanimbar. Logo pun harus diganti, kita akan melakukan rapat dengan SKPD terkait untuk segera membicarakan tentang perubahan logo dan juga Mars,” katanya.

Bupati menyatakan pembentukan Perda akan melibatkan DPRD. Karena itu sebelum Perda ditetapkan, Pemkab Kepulauan Tanimbar akan menggunakan Peraturan Bupati sambil menanti pembahasan hingga penetapan Perda.

“Perda tentu membutuhkan waktu yang harus mengikutsertakan teman-teman di DPRD, sementara ?kalau peraturan bupati pasti dalam waktu satu dua minggu kedepan sudah ada. Kita berharap akan lebih kuat dengan memakai Peraturan Daerah, karena itu segera akan kita bicarakan dengan teman-teman pimpinan dan anggota DPRD ” kata Petrus.

Ia menambahkan, penyesuaian nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dibatasi selama satu tahun, sehingga proses usulan hingga pembahasan dan penetapan Perda tersebut akan dipercepat.

“Jadi terhitung mulai 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2019, kita masih berada dalam tahapan sosialisasi dan penyesuaian administrasi. Artinya bahwa 1 Januari 2020 nanti sudah tidak boleh lagi ada yang memakai nama kabupaten Maluku Tenggara Barat,” katanya seperti dilansir Antara.

Konsekwensi dari perubahan nama kabupaten ini, katq Petrus, akan memacu Pemkab untuk menerapkan tiga hal sehingga mempertegas jati diri masyarakat di wilayah itu, yakni tentang penggunaan lima bahasa di masing-masing daerah seperti bahasa Yamdena, bahasa Selaru, bahasa Fordata, bahasa Otemer dan Makatian.

Selanjutnya, mewajibkan ASN dan anak sekolah untuk menggunakan seragam yang berbahan dasar tenun Tanimbar, serta penggunaan motif-motif tenun ikat Tanimbar di bangunan-bangunan milik pemerintah maupun milik masyarakat.

Berita Lainnya
Plh Gubernur Hamin Bin Thahir dorong Pemilu di Maluku Jurdil AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir mendorong penyeleng...
KPU: Pemilih Pemilu di Maluku 1.269.781 orang AMBON, TAJUKTIMUR.COM - KPU Maluku telah melakukan proses perbaikan daftar pemilih tetap hasil perba...
Garuda turunkan harga tiket dari dan ke Ambon AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai Garuda Indonesia menetapkan mulai 1 April harga tiket pesawat Garud...
Nelayan dilaporkan hilang di Teluk Elpaputih AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Seorang nelayan yang diketahui bernama La Hama (60) dilaporkan hilang saat m...
Gubernur Maluku Pecat Lima ASN Korupsi AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff telah melakukan pemecatan tidak dengan hormat...
Kanal: Maluku