Loading...

UU Kepulauan Ditargetkan Disahkan Sebelum Oktober 2019

AMBON, TAJUKTIMUR.COM – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Mercy Barends menyatakan Undang-Undang Kepulauan ditargetkan disahkan sebelum periode legislatif 2014-2019 berakhir pada 1 Oktober tahun depan.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar pembahasan RUU Kepulauan rampung sebelum akhir masa jabatan,” katanya.

Ia mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) RUU daerah kepulauan telah dibentuk dan akan menjadi dasar pengalokasian anggaran yang berkeadilan bagi daerah-daerah kepulauan sebagai pondasi poros maritim.

Pansus yang dibentuk telah mengawali rapat perdana. Setiap fraksi mengirimkan utusan ke daftar pimpinan pansus, kemudian terpilih Ketua Pansus Edison Betaubun (F-PG), Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan), Wenny Warouw (F-Gerindra) dan Amir Uskara (F-PPP).

“Saya kira dengan keterwakilan orang dari Maluku sebagai pimpinan pansus, kami bisa mempercepat pembahasan RUU menjadi UU,” katanya.

Mercy mengakui, jika dihitung jumlah keterwakilan provinsi dan daerah kepulauan di DPR sangat sedikit, sehingga dibutuhkan strategi luar biasa.

“Kita minoritas di antara 560 anggota DPR RI, sehingga kita terus melakukan kordinasi dan keputusan bersama akan diambil dengan pemrintah dan tentunya menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan di Pansus RUU Kepulauan,” katanya.

Isu yang paling penting adalah variabel perhitungan dana transfer pusat ke daerah untuk pembahasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masih menggunakan perhitungan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk.

“Saya kira dengan sejumlah variabel fungsi ini kita telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan kementerian lain secara subtansif. Pembahasan ke depan akan menjadi jalan yang mudah bagi kami dalam mempercepat seluruh pembahasan,” tandasnya.

Ditambahkannya, pemerintah juga sementara menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), setelah itu akan dibawa ke tingkatan pembahasan selanjutnya.

“Kita harapkan pemerintah Pusat akan memberi sinyal kuat bagi daerah kepulauan, untuk memberikan keadilan bagi formula perhitungan untuk wilayah laut, bukan hanya bagi wilayah daratan karena tidak fair,” kata Mercy.

Berita Lainnya
Kuota Calon PNS Ambon Sebanyak 231 orang AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengumumkan kuota dan kualifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk kota terse...
Pengadilan Tinggi Gandakan Hukuman Koruptor Dana BOS AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Majelis Hakim Tipikor Kantor Pengadilan Tinggi Ambon menggandakan masa hukuman koruptor dana Bantuan Operasional Ssekolah (BOS...
Gubernur Inginkan Pos Gabungan di Gunung Botak AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku Said Assagaff menginginkan pos gabungan beranggotakan personel Polri dan TNI di kawasan Gunung Botak, Kabupate...
Bea Cukai Ambon: Awal Oktober Vape Cair Wajib Dilengkapi Cukai AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah mulai 1 Oktober 2018 mewajibkan rokok elektrik atau vape likuid (cair) yang beredar dilengkapi dengan pita cukai be...
Imigrasi Ambon Pulangkan 14 Warga Negara Asing AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kantor Imigrasi Kelas I Ambon selama periode Januari-Agustus 2018 telah memulangkan warga negara asing (WNA) asal Philipina, M...
Kanal: Maluku