Loading...

20 Tahun Reformasi, Penegakkan Hukum Dan Kesejahteraan Ekonomi Belum Tercapai

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Tidak terasa pecahnya peristiwa reformasi sudah bergulir 20 tahun silam. Berbagai hasil dari peristiwa itu suka tidak suka sudah mulai kita nikmati, meski belum semua cita-cita reformasi tercapai. Berikut ungkapan-ungkapan beberapa tokoh dalam Refleksi 20 Tahun Reformasi (21Mei 2018) yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional ( PAN) di gedung DPR RI, bertepatan dengan hari peringatan 20 tahun Reformasi.

-Zulkifli Hasan , Ketua MPR RI :
“Karena reformasi kita bisa seperti sekarang ini. Karena reformasi saya bisa menjadi Ketua MPR RI, karena reformasi Pak Jokowi bisa menjadi presiden sekarang. Terimakasih Pak Amien Rais sebagai Bapak Reformasi. Karena reformasi kekuatan kekuasaan sekarang berubah.  Namun penegakkan hukum masih tegak sebelah. Semua parpol terkena korupsi. Dan hari ini tujuan Pak Amin Rais dari reformasi adalah agar kita semua bebas dari segala ketakutan, kekhawatiran dan kemiskinan.”

– Prof Albert Hasibuan, mantan anggota Wantimpres :
“Waktu itu (saat peristiwa reformasi) saya kaget ketika Pak Amien Rais bilang turunkan Presiden Soeharto. Dalam konpers di kafe Cemara banyak wartawan saya pikir mereka intel. Saya harap dimasa depan pemerintah mempedulikan akses kemanusiaan agar pemerintah bisa dikatakan menjalankan amanat UUD 45.”

– Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI :
“Dalam pidato Pak Amien pernah bicara tentang suksesi. Bahkan dalam sidang MPR 1997 ia sempat mengatakan ada kesalahan fatal dengan presiden Suharto. Dan itulah kita bicara tentang reformasi untuk keluar dari keterkekangan menjadi kebebasan penuh inovasi.
Kalau kita mau canggih, pilihlah pemimpin yang canggih. Indonesia akan terbang ke angkasa jika dipimpin oleh pemimpin yang luar biasa. Penegakkan hukum, pengusutan tuntas kasus Soeharto, dan kain-lain belum semuanya tercapai.”

– Amien Rais, Mantan Ketua MPR RI (Tokoh Reformasi) :
“Saya ingin memberi apresiasi pada pak Soeharto yang ternyata dia bukan Mao Zedong karena saat itu dia dengan rela lengser.Ketika yang lain ribut minta Soeharto diadili, kita sudah mendapatkan BJ Habibie sebagai penggantinya.
Sesungguhnya tidak semua teman-teman yang meminta Soeharto diadili. Dan sesungguhnya tidak semua keparahan terjadi karena Soeharto. Adanya OTDA, freedom of fear, penghapusan dwifungsi ABRI sudah kita selesaikan. Yang belum adalah penegakan hukum dan pemulihan ekonomi yang jauh dari api.
Sekarang saya akan mengingatkan pada kelompok-kelompok bangsa kita yang saat ini kencang minta agar UUD 45 dikembalikan ke sebelum amandemen. Maaf saya anggap ajakan itu seperti buruk muka cermin dibelah. Yang salah jelas bukan UUD-nya tapi Government ya yang tidak bisa melaksanakan UUD sebagaimana mestinya.
Perda dan OTDA tidak akan ada lagi jika kita kembali pada UUD sebelum diamandemen. Apa tidak salah kaprah jika kita kembali pada UUD 45 sebelum amandemen? Didalam pasal  UUD 45 sebelum amandemen tidak ada penjelasan mengenai HAM sama sekali. Ayat 4 pasal (33), perekonomian yang dijalankan kini adalah ekonomi pasar (neolib) yang tidak memperhatikan rakyatnya. Jadi bukan UUD nya yang salah, tapi pemerintahnya, yang mohon maaf apakah perlu diganti atau tidak? Kita kembalikan saja ke “kaos”.
Jika UUD kembali ke sebelum amandemen maka MK dan KY akan hilang, DPA akan ada kembali.
Di ayat 5 pasal 37 khusus mengenai NKRI tidak akan mengalami perubahan. Di pasal 6 ayat 1 ,ini saya sangat setuju yaitu yang menjadi presiden harus orang Indonesia asli. Setelah 3-4 generasi barulah boleh.”

Berita Lainnya
Menanti Putusan MUI mengenai Vaksin Rubella Malam ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera menerbitkan keputusan soal vaksin measles-rubella (MR) dari India yang dig...
TNI Dukung Pengembangan Alutisista Berbasis Digital JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menargetkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berbasis digital. "Ya pada ke...
BNN Gagalkan Penyelundupan 30.000 Butir Ekstasi sal Malaysia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan penyelundupan 30.000 butir pil ekstasi asal Malaysia di wilayah pesisir...
Aher Jadi Wagub DKI, Kemendagri: Itu Hak Parpol Pengusung JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menjelaskan, usulan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad ...
Kementan Dorong Petani Produksi Bawang Merah Kualitas Ekspor JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mendorong petani menghasilkan bawang merah berkualitas ekspor. "Ka...
Kanal: Nasional