Loading...

Aher Jadi Wagub DKI, Kemendagri: Itu Hak Parpol Pengusung

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menjelaskan, usulan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjadi Wakil Gubernur DKI yang sekarang kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno merupakan hak partai pengusung.

“Itu hak partai politik yang menjadi partai pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Ayat (2) UU 10 Tahun 2016. UU tidak atur nama orang,” kata Bahtiar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/8).

Menurut dia, dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah mengatur baik dalam Ayat (1) maupun Ayat (2) yakni posisi Wakil Gubernur DKI yang mengundurkan diri pengisiannya melalui mekanisme DPRD DKI sesuai usulan partai politik atau gabungan partai pengusung. Ia mengatakan, usulan Aher untuk menjabat Wagub DKI Jakarta yang mengalami kekosongan tidak masalah, namun ada pelanggaran etika politik. “Memang kelihatan tidak masalah, secara normatif memang tampaknya tidak eksplisit tapi ada pelanggaran etika politik,” kata Bahtiar.

Namun, lanjut dia, dalam pembahasan Undang-Undang tersebut pada intinya kepala daerah tidak boleh turun jabatan sebagaimana yang diatur di Pasal 7 Ayat (2) huruf n dan huruf o UU Pilkada. “Masa yang secara etika politik misalnya dilarang mau tetap diperjuangkan. Kan dapat sanksi moral nanti partainya, kasihan partainya. Tapi saya bukan soal orang ya, ini dalam fatsun pada saat UU ini dibahas dan semua partai yang ada di Senayan kan ikut membahasnya. Itu semangat intinya tidak boleh turun jabatan, semangat filosofinya begitu,” paparnya.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada diatur bahwa dalam hal Wakil Gubernur DKI berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur DKI dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Kemudian, muncul nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang disiapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi Wakil Gubernur DKI menggantikan Sandi. Bahkan, Aher mundur atau mencabut berkas sebagai calon anggota legislatif dari PKS untuk Pemilu 2019, demikian Antara melaporkan.

Berita Lainnya
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
KPU: Debat Kedua Pilpres Lebih Lancar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pelaksanaan d...
Indef: Visi Jokowi Terkait B100 Sulit Dicapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly ...
Soal Ledakan, Wiranto: Ada pihak yang iseng dan usil sengaja membuat kericuhan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wi...
Kanal: Nasional