Loading...

Ahli Pidana: Penundaan Sidang Praperadilan Rugikan Novanto

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir menjelaskan bahwa ditundanya sidang praperadilan Setya Novanto selama satu pekan telah merugikan pihak pemohon.

Mudzakir dihadirkan sebagai saksi ahlo dalam lanjutan sidang praperadilan dengan agenda pemeriksaan ahli dari pihak Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Menurut Mudzakir, pihak Setya Novanto sudah dirugikan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan waktu sidang praperadilan selama tiga pekan pada Kamis (30/11), meskipun pada akhirnya hakim tunggal Kusno memutuskan menunda persidangan selama satu pekan.

“Pihak pemohon sudah terganggu ketika termohon tidak hadir dan minta tunda persidangan tiga minggu. Artinya hak pemohon sudah dirampas seminggu, ternyata diajukan juga berkas perkara dan itu diperiksa tanggal 13 Desember,” kata Mudzakir.

Pihak Novanto akan menghadirkan tiga orang terdiri dari dua ahli hukum pidana dan satu ahli administrasi tata negara.

Mudzakir menyatakan seharusnya pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Novanto ditunda sampai proses praperadilan selesai terlebih dahulu.

“Menurut ahli dalam proses sekarang semestinya harus dihargai pemohon. Mestinya pemeriksaan pokok perkara ditunda untuk menghormati praperadilan,” tuturnya.

Sebelumnya, sidang perdana Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik diagendakan berlangsung 13 Desember 2017, sehari sebelum putusan permohonan praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

“Saya jelaskan memang kita menegakkan hukum bukan menegakkan teks Undang-Undang Seharusnya kalu termohon tidak hadir, mestinya juga begitu. Ahli menafsirkan kewenangan praperadilan sudah cukup tepat,” ucap Mudzakir.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
98 Korban Lion Air JT 610 Teridentifikasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 98 orang dari total 189 penumpang dan awak pesawat Lion Air JT 61...
Mendagri Bolehkan Kepala Daerah Terlibat Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah u...
KPU Berkomitmen Wujudkan Pemilu yang Berintegritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk mewujudkanpemilihan umum yan...
KPU Hemat Rp548 Miliar dalam Pengadaan Logistik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan KPU RI berha...
Inilah Daftar UMP 2019 di 33 Provinsi di Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pada tahun 2019 mendatang, Upah Minimum Provinsi (UMP) akan naik sebesar 8...
Kanal: Nasional