Loading...

Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia Desak KPK Usut Kasus “Kardus Durian”

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia, kelompok aksi gabungan mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjukrasa didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikawasan Kuningan-Jakarta Selatan Kamis siang (17/05/2018).
Didalam aksinya massa mendesak lembaga anti rasuah (KPK) untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dari kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar. Dana yang digelapkan seharusnya digunakan untuk Pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) periode 2009-2014.

“Bagi kami kasus korupsi sebesar Rp 1,5 Miliar itu sudah sangat merugikan negara, karena itu kami ingin ada proses penegakkan hukum yang harus dibuktikan oleh KPK dan lembaga Kepolisian”, ungkap koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia, Daud Loilatu disela-sela aksi (Kamis, 17/05/2018).

Lebih lanjut didalam orasi, Daud juga menyatakan bahwa kasus ini tak kunjung terselesaikan dengan baik karena tidak semua orang yang terlibat dengan kasus tersebut diusut sampai tuntas. Kasus d selain kasus “Kardus durian” Cak Imin juga diduga terlibat dalam beberapa kasus suap lainnya diantaranya dalam pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans tahun 2014. Menyikapi semua itu aliansi menilai Cak Imin tidak layak untuk menjadi orang nomor dua(cawapres) di negeri ini sebab tindakannya merupakan contoh buruk bagi masyarakat apabila ia maju sebagai cawapres di pemilu 2019. Oleh karena itu menurut Daud sudah seharusnya masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian dan KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan menakertrans Muhaimin Iskandar, dan segera diproses secara hukum yang berlaku. Karena jika KPK tidak bisa menyelesaikan kasus ini patut dicurigai adanya permainan yang dilakukan oleh KPK.

Selama aksi unjukrasa dilakukan, selain berorasi massa aksi juga menggelar berbagai spanduk tuntutan dan membakar keranda mayat sebagai simbolik bahwa korupsi harus dihilangkan. Namun aparat polisi yang berjaga segera memadamkan api yang menyala sebelum membesar.

Berikut tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia kepada KPK terkait dugaan kasus korupsi “Kardus Durian” yang melibatkan Mantan Menakertrans periode 2009-2014:
1. KPK segera menyelesaikan kasus Kardus Durian yang melibatkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan segera menangkap dan memenjarakan Cak Imin.
2.Meminta kepada  Presiden Jokowi untuk tidak menerima Cak Imin sebagai wapres dalam Pemilu 2019.
3.Menolak Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai Cawapres dalam pemilu 2019.
4. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memberikan dukungan kepada Cak Imin karena dia adalah seorang koruptor.

Sebelumnya, pada 5 April 2018 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang pernah menyatakan, pihaknya segera mempelajari terlebih dahulu kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi tahun 2011, atau yang lebih dikenal dengan kasus “kardus durian”. Kasus ini diketahui sempat menyeret sejumlah nama tokoh-tokoh besar, salah satunya yakni mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan Wakil Ketua MPR.
Perkara “kardus durian” berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada 25 Agustus 2011. Saat itu, penyidik KPK menangkap dua anak buah Cak Imin, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan. Selain menangkap dua anak buah Cak Imin ketika itu, KPK juga menangkap Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans. Uang itu dibungkus menggunakan kardus durian. Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Manokwari, dan Mimika, serta Teluk Wondama dengan nilai proyek Rp73 miliar.

Berita Lainnya
TNI Dukung Pengembangan Alutisista Berbasis Digital JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menargetkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berbasis digital. "Ya pada ke...
BNN Gagalkan Penyelundupan 30.000 Butir Ekstasi sal Malaysia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan penyelundupan 30.000 butir pil ekstasi asal Malaysia di wilayah pesisir...
Aher Jadi Wagub DKI, Kemendagri: Itu Hak Parpol Pengusung JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menjelaskan, usulan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad ...
Kementan Dorong Petani Produksi Bawang Merah Kualitas Ekspor JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mendorong petani menghasilkan bawang merah berkualitas ekspor. "Ka...
KPAI Pertanyakan Pawai TK Probolinggo Punya Replika Senjata JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempertanyakan adanya replika senjata dan seragam bercadar yang dimiliki sekolah T...
Kanal: Nasional