Loading...

Anak-anak Rentan Terlibat Kampanye, Apa Tindakan KPU?

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Pelibatan anak-anak di masa kampanye Pilkada serentak rawan terjadi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membuat petunjuk teknis (juknis) untuk peserta pilkada supaya tidak melibatkan atau membawa anak-anak di setiap kampanyenya.

“Langkah konkret kita untuk menghindari itu, kita akan mem­buat petunjuk teknisnya. Sebab dalam undang-undang sudah tidak diatur,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra kepada wartawan baru-baru ini.

Ilham mengaku, akan mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar secara besama-sama merumuskan juknis yang akan dibuat. Hal ini sekaligus untuk meneruskan desakan dari KPAI pada 22 Januari lalu.

“Kita akan undang KPAI, kita akan minta draf dari KPAI seperti apa nih. Tentu saja teman-teman KPAI lebih mumpuni,” katanya seperti dikutip Rakyat Merdeka.

Terkait kapan juknis itu akan dibuat, Ilham menekankan akan secepatnya. Dan jika rampung segera diterbitkan. “Segera kita buat, Kalau sudah kita langsung terbitkan,” tutupnya.

Diketahui, KPAI meminta KPU memastikan anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam aktivitas politik. Permintaan ini disampaikan KPAI dalam pertemuan dengan komisioner KPUpada 22 Januari lalu.

“KPAI meminta penyeleng­gara pemilu dan peserta pemilu­kada untuk menghadirkan kam­panye ramah anak dan memasti­kan (tidak ada) pelanggaran serta perlindungan penyalahgunaan dalam kegiatan politik,” kata Ketua KPAI Susanto saat itu.

Ketua Umum (Ketum) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, pada dasarnya orangtua yang melibatkan anak-anak di bawah 17 tahun aktif dalam kegiatan politik dilarang undang. Karena itu perlu diatur punishmentnya oleh KPU tidak sekadar juknisnya.

Seharusnya, katanya, KPU dan Bawaslu memiliki kekuatan hukum real. Apalagi pelibatan anak dalam pilkada dimaksudkan bukan hanya saat diikutkan kampanye saja, tetapi ada beberapa kriteria pelibatan dalam kampanye.

“Ketika ada anak-anak di bawah 17 tahun tetapi dari ujung kaki sampai rambutnya sudah diikat-ikat atau ditempelkan pernak pernik pilkada seperti stiker dan sebagainya, itu sudah pelanggaran. Dan hukumnya tidak main-main,” jelasnya.

(fr)

Berita Lainnya
Sandiaga: Kami Berkomitmen untuk tidak Mengambil Gaji se-rupiah pun JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno me...
Aa Gym: Prabowo-Sandi Pilihan Hati JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - KH Abdullah Gymanstiar memberikan dukungan untuk capres dan cawapres nomor...
Lembaga Penyiaran Diminta Ikuti Aturan Main di Masa Tenang Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Memasuki hari masa tenang Pemilu 2019, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) me...
Habib Rizieq Shihab Sampaikan 10 Alasan Prabowo-Sandi Disambut Rakyat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) menyampaika...
Massa Pendukung 02 Siap #PutihkanGBK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalulintas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pihak kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) untuk menghindari...
Kanal: Nasional