Loading...

Anak-anak Rentan Terlibat Kampanye, Apa Tindakan KPU?

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Pelibatan anak-anak di masa kampanye Pilkada serentak rawan terjadi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membuat petunjuk teknis (juknis) untuk peserta pilkada supaya tidak melibatkan atau membawa anak-anak di setiap kampanyenya.

“Langkah konkret kita untuk menghindari itu, kita akan mem­buat petunjuk teknisnya. Sebab dalam undang-undang sudah tidak diatur,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra kepada wartawan baru-baru ini.

Ilham mengaku, akan mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar secara besama-sama merumuskan juknis yang akan dibuat. Hal ini sekaligus untuk meneruskan desakan dari KPAI pada 22 Januari lalu.

“Kita akan undang KPAI, kita akan minta draf dari KPAI seperti apa nih. Tentu saja teman-teman KPAI lebih mumpuni,” katanya seperti dikutip Rakyat Merdeka.

Terkait kapan juknis itu akan dibuat, Ilham menekankan akan secepatnya. Dan jika rampung segera diterbitkan. “Segera kita buat, Kalau sudah kita langsung terbitkan,” tutupnya.

Diketahui, KPAI meminta KPU memastikan anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam aktivitas politik. Permintaan ini disampaikan KPAI dalam pertemuan dengan komisioner KPUpada 22 Januari lalu.

“KPAI meminta penyeleng­gara pemilu dan peserta pemilu­kada untuk menghadirkan kam­panye ramah anak dan memasti­kan (tidak ada) pelanggaran serta perlindungan penyalahgunaan dalam kegiatan politik,” kata Ketua KPAI Susanto saat itu.

Ketua Umum (Ketum) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, pada dasarnya orangtua yang melibatkan anak-anak di bawah 17 tahun aktif dalam kegiatan politik dilarang undang. Karena itu perlu diatur punishmentnya oleh KPU tidak sekadar juknisnya.

Seharusnya, katanya, KPU dan Bawaslu memiliki kekuatan hukum real. Apalagi pelibatan anak dalam pilkada dimaksudkan bukan hanya saat diikutkan kampanye saja, tetapi ada beberapa kriteria pelibatan dalam kampanye.

“Ketika ada anak-anak di bawah 17 tahun tetapi dari ujung kaki sampai rambutnya sudah diikat-ikat atau ditempelkan pernak pernik pilkada seperti stiker dan sebagainya, itu sudah pelanggaran. Dan hukumnya tidak main-main,” jelasnya.

(fr)

Berita Lainnya
Papua Barat paling rendah Tingkat Kepatutan Pelaporan Harta Kekayaan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Ba...
Pushidrosal TNI-AL Temukan CVR Lion Air JT-610 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) yang diga...
Fahira Idris: Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wak...
Relawan Jokowi – Prabowo gelar Pertandingan Persahabatan KUALA LUMPUR, TAJUKTIMUR.COM - Relawan pendukung pasangan Jokowi - KH Ma`ruf Amin dan Prabowo - Sand...
BMKG: Gempa beruntun tidak memicu tsunami Selat Sunda YOGYAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa b...
Kanal: Nasional