Loading...

APBN 2018 Postur Menciut dan Hutang Membengkak

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru saja merilis APBN 2018. Secara umum postur APBN 2018 ini terlihat menciut.

Menurut Mulyanto, Direktur Eksekutif CSDS (Center for Strategic Development Studies), perbandingan antara penerimaan maupun pengeluaran APBN terhadap PDB selama pemerintahan Joko Widodo terus merosot, mengalami penciutan kapasitas. Artinya, ruang fiskal untuk menstimulus pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi sangat terbatas.

“Penyebabnya karena tax ratio, yakni penerimaan pajak terhadap PDB, terus melorot. Ibaratnya, mesin pembangunan kita kekurangan bensin,” jelas Mulyanto.

“Ini perlu dicermati, padahal baru saja program pengampunan pajak digulirkan pemerintah. Daya ungkit program ini menjadi dipertanyakan,” ujar alumni Tokyo Institute of Technology.

Hasil perhitungan Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS dalam diskusi tentang APBN 2018 di sekretariat CSDS membenarkan hal tersebut. Yusuf memperlihatkan, postur anggaran pemerintahan Jokowi terus melorot dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015 postur anggaran yang sebesar 15.7% turun menjadi 14.9% pada tahun 2016, dan terus menurun menjadi 15.2% pada tahun 2017.

Pada APBN 2018 asumsi postur anggaran kembali turun menjadi 15.1%, dibandingkan dengan postur anggaran pada pemerintahan sebelumnya yang mencapai sebesar 18%.

Sementara itu tax ratio pada tahun 2015 sebesar 10.7%, menurun menjadi sebesar 10.3% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 tax rasio sebesar 11.0%.

Secara konsisten rasio pajak ini terus menurun, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hampir 12%. Karenanya tidak mengherankan kalau postur anggaran pun turut melorot.

“Capaian tax ratio Indonesia relatif kecil di kawasan, bila dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 15.6% atau Thailand sebesar 16.0%,” kata Yusuf seperti dikutip dari siaran persnya, Kamis (26/10).

Untuk memberikan ruang fiskal yang memadai dan menutup defisit anggaran, maka pemerintah memperbesar hutang publik, yang secara konsisten terus naik sejak tahun 2015, hingga hampir menembus rasio 30% terhadap PDB. Padahal pemerintahan sebelumnya justru menerapkan hal yang sebaliknya dengan rasio hutang maksimal hanya sebesar 23%.

Artinya, semangat pembangunan yang menggebu-gebu dalam pemerintahan sekarang tidak diiringi dengan pembiayaan yang memadai dari sumber pajak. Selain itu, pakem anggaran berimbang, yang dikembangkan pemerintah sebelumnya, tidak diikuti secara konsisten sejak awal pemerintahan, yang akibatnya memunculkan defisit anggaran, dan kemudian ditutupi melalui mekanisme hutang.

“Defisit anggaran yang mendekati batas UU, yakni 3% dan batas psikologi hutang sebesar 30%, perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Itu sudah lampu kuning mendekati merah,” tegas Mulyanto.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Mendagri Optimis Pemilu 2019 Berlangsung Luber dan Jurdil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin bahwa Pemilu 2019 akan...
PKPU HI Raih Penghargaan ‘Moeslim Choice Award 2018’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PKPU Human Initiative (HI) memperoleh penghargaan anugerah Moeslim Choice...
Wiranto: Operasi Penyelamatan Korban KKB Terus Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), W...
Proyek Palapa Ring Terkendala Peristiwa Nduga JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengerjaan proyek jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring paket ...
Wapres: Elit Papua Harus Berperan Atasi Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejaba...
Kanal: Nasional