Loading...

Bareskrim Polri Tetap Proses Kasus Penistaan Victor Laiskodat

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Bareskrim Mabes Polri masih terus memproses kasus terkait penistaan yang dilakukan oleh politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), VL. Selain itu Bareskrim Mabes Polri membantah telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus tersebut.

“Beredarnya berita di media yang menyatakan kasus penistaan yang melibatkan saudara VL sudah dihentikan oleh penyidik Bareskrim tidak benar,” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto di Jakarta, Kamis (23/11) kemarin.

Karo Penmas Div Humas Polri tersebut mengungkapkan bahwa penyidik Bareskrim Mabes Polri masih menyelidiki laporan dugaan penistaan yang dilakukan oleh VL serta memerlukan beberapa keterangan saksi, termasuk saksi ahli bahasa.

Selain itu, Brigjen Pol. Rikwanto juga menuturkan bahwa penyidik Bareskrim Mabes Polri akan berkoordinasi dengan DPR RI terkait Undang-Undang MD3 lantaran VL tercatat sebagai anggota parlemen.

Sementara itu, Brigjen Pol. Rikwanto menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang akan lebih dulu menangani laporan dugaan kode etik yang dilakukan VL yang sesuai dalam UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 tentang imunitas anggota DPR pasal 224 ayat (1) dan (2). “Karena yang bersangkutan adalah anggota DPR sehingga perlu diuji oleh MKD apakah pernyataannya tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang sedang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi,” jelas Brigjen Pol. Rikwanto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Heri Rudolf Nahak menyampaikan pendapat yang sama,kasus tersebut masih berjalan dan penyidik memerlukan hasil dari sidang MKD DPR RI sebagai masukan sebagai kelanjutan proses hukum.

“Kasusnya masih dalam proses dan membutuhkan data tambahan,” kata Brigjen Pol. Heri Rudolf.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Malam 212 Dianggap Bermuatan Politik, Yusuf Martak: Gak Usah Panik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membe...
Masyarakat dari Berbagai Penjuru Hadiri Malam Munajat 212 di Monas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Agenda munajat bertema "Meningkatkan Peran Ulama untuk Memperkuat Ukhuwah ...
PKS berjanji menghapus pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muda Bidang Ekonomi, Muhammad ...
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
Kanal: Nasional