Loading...

Belum Banyak Asosiasi Dibilang UKM Bekerja Hingga Kelapisan Masyarakat

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Banyaknya asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak menjadi jaminan masalah permodalan dan upaya pengembangan usaha para pelaku UMKM terpenuhi dengan baik. Sebab tidak semua asosiasi UMKM mampu melakukan implementasi kerja dan menyerap program pemberdayaan UMKM dengan baik di lapangan. Padahal ada 57 juta UMKM di seluruh Indonesia, namun kemudian data tersebut dipertanyakan.

Seperti yang diutarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMKM) Indonesia Akumandiri, Hermawati Setyorinny di kantornya, saat ditemui tajuktimur.com di kawasan Kasablanka Jakarta mengatakan, para pelaku UMKM dan Pemerintah membutuhkan pihak yang  mampu berperan sebagai “jembatan” dalam melaksanakan program-program Pemerintah terhadap pelaku UMKM di seluruh tanah air. Dan asosiasi-asosiasi UMKM berperan untuk menjembatani program Pemerintah terhadap para pelaku UMKM.

“Peran Akumandiri sebagai asosiasi benar-benar berusaha merangkul kalangan UMKM, sesuai dengan Perpres No.98/2012 tentang izin usaha UMKM dengan Kredot Usaha Rakyat (KUR) sebesar 7% per tahun tanpa agunan dan dengan syarat mudah. Sayangnya belum semua pelaku UMKM mengetahui hal ini karena tidak ada yang mensosialisasikan dan merangkul mereka”, jelas Hermawati Setyorinny.

Asosiasi UMKM menurutnya harus mampu menjadi trader sehingga bisa mengambil produk dalam jumlah besar dari kalangan petani/peserta pelaku UMKM.

Kedepannya Hermawati optimis masyarakat pelaku UMKM akan lebih maju dengan adanya pendampingan dari asosiasi-asosiasi UMKM. Sebab berbagai kendala yangenghambat usaha UMKM seperti pelatihan kerja, packing product, pemasaran, dan pengembangan usaha lainnya bisa dibantu dan dicarikan solusi yang lebih menguntungkan. Para pelaku UMKM juga tidak akan terlalu terbebani dengan persyaratan administrasi maupun sistem pembayaran kredit usaha tanpa agunan (jaminan). Yang terpenting adalah pelaku UMKM tersebut harus pelaku usaha seperti wiraswasta, pengrajin, petani dan pedagang (non PNS), tidak pernah bermasalah dalam pembayaran kredit lain sebelnya, dan berusia dibawah 61 tahun.

“BI checking tidak akan lolos jika customer pernah mengalami penunggakan kredit dan sasaran penerima bantuan mayoritas usaha kecil langsung atau usaha mikro aneka sektor”, ujar Herawati.

Kedepan ia berharap program Pemerintah bisa difungsikan secara riil kepada UMKM sampai kebawah (masyarakat pelaku UMKM) baik dari segi aturan maupun implementasinya.

Asosiasi IUMKM Indonesia Akumandiri berdiri pada 6 Januari 2016, sejumlah tokoh nasional juga terlibat didalamnya, seperti Jusuf Kalla dan Letjen mar purn Soeharto dan menggandeng sejumlah instansi negara, diantaranya dengan Kementrian Koperasi dan UKM, Kementrian Perindustrian, BNN BNI 46, Bank Artha Graha, Garuda Indonesia Cargo, amicrosoft Indonesia, dan lainnya.

Dengan motto “Tumbuh Bersama meng-Indonesia kan Indonesia”, asosiasi IUMKM kini sudah memiliki 45 cabang se-Indonesia dan menjalin kemitraan dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta.

(dw)

Berita Lainnya
Bakamla RI Terima Kunjungan Kerja Sekretariat Keamanan Nasional Jepang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi Sekretariat Keamanan Nasional Jepang (Japan's National Security S...
Tercecernya KTP Elektronik Timbulkan Kecurigaan Publik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik, men...
JK: Pendekatan Politik dan Ekonomi sudah Dijalankan untuk Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan pendekatan secara politik dan ekon...
Peneliti LIPI Usulkan Pemilu di Papua Ditunda JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermaw...
Menko Polhukam Tegaskan Operasi Penyelamatan di Nduga, Papua Masih Terus Dilakukan JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan s...
Kanal: Nasional