Loading...

BEM Seluruh Indonesia Tolak UU MD3

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Rabu (14/03/2018) menggelar aksi menolak revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat-Jakarta.

Beberapa hari sebelumnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan beberapa BEM fakultas di UI juga telah melakukan penguasaan aksi di berbagai tempat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pencerdasan kepada masyarakat tentang isu MD3 yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat melalui serangkaian aksi teatrikal, pembentangan spanduk dan tanda-tanda simbolik lainnya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada hari ini pula hasil revisi UU MD3 resmi berlaku menjadi Undang-undang.

Beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang MD3 yang selama ini menjadi polemik di masyarakat dan mengancam kelangsungan demokrasi pun telah dapat dilaksanakan dan diterapkan secara legal oleh DPR termasuk MKD, karena telah dipayungi oleh landasan hukum yang mengikat.

Beberapa pasal kontroversial yang dimaksud yaitu : 1). pasal 73 ayat (3), yang berbunyi: “Dalam hal setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 2). pasal 73 ayat (4) huruf a dan c yang berbunyi : a. pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf ; dan c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian daerah di tempat domisili pejabat negara pejabat pemerintah badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ; 3. pasal 122  huruf k yang berbunyi: “mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; 4. pasal 245 ayat (1) yang berbunyi: ” pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari mahkamah kehormatan dewan MKD.

Seiring dengan berkembangnya isu mengenai pasal kontroversial dalam UU MD3 di masyarakat beberapa elemen masyarakat baik pribadi maupun lembaga telah mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar itu pula, BEM SI mendesak MK untuk segera : 1). membatalkan pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c, pasal 122 huruf k pasal 245 ayat (1) UU MD3, 2). menolak implementasi pasal 73 ayat 3 dan 4 huruf a dan c pasal 122 huruf k dan pasal 245 ayat (1) UU MD3.

“Kami memutuskan untuk melaksanakan aksi menolak Undang-undang MD3 di Mahkamah Konstitusi. Dari aksi yang kami lakukan hari ini diharapkan dapat memberikan pencerdasan dan menyadarkan masyarakat tentang isu MD3 agar lebih peduli dan bisa bergerak bersama dalam satu tujuan yaitu menolak revisi UU MD3,” kata kordinator lapangan BEM SI, Alfian Tegar Perkasa.

Selain menolak UU MD3, Aliansi BEM SI juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana sehingga kelangsungan kehidupan berdemokrasi di Indonesia dapat terjamin dan semakin baik kedepannya.

(Dw)

Berita Lainnya
Malam 212 Dianggap Bermuatan Politik, Yusuf Martak: Gak Usah Panik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membe...
Masyarakat dari Berbagai Penjuru Hadiri Malam Munajat 212 di Monas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Agenda munajat bertema "Meningkatkan Peran Ulama untuk Memperkuat Ukhuwah ...
PKS berjanji menghapus pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muda Bidang Ekonomi, Muhammad ...
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
Kanal: Nasional