Loading...

BNPB: Pemerintah Bukan Mencegah, Relawan Asing Harus Bermitra

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kebijakan mengenai bantuan dan relawan asing di Sulawesi Tengah bukan untuk mencegah bantuan dan relawan masuk ke Sulawesi Tengah.

“Kebijakan tersebut untuk memastikan mereka mengutamakan koordinasi dengan tim atau badan di Indonesia yang memimpin proses penyelamatan dan upaya pemulihan,” kata Sutopo dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Sutopo mengatakan pemerintah meminta bantuan dari pemerintah asing dikoordinasikan dengan tim nasional untuk penyelamatan dan pemulihan melalui Kementerian Luar Negeri dan bantuan dari lembaga swadaya masyarakat internasional melalui Palang Merah Indonesia (PMI) atau mitra mereka di Indonesia.

Semua bantuan termasuk relawan asing seharusnya baru dapat masuk setelah dikoordinasikan dan disetujui sehingga tujuan peran dan fungsi bantuan tersebut jelas peruntukannya.

“Upaya pemulihan sangat penting untuk dikoordinasikan dengan baik. Pemerintah tidak ingin menerima bantuan yang sebenarnya ketersedian dan kapasitasnya di lapangan sudah memadai atau tidak mendapat bantuan yang sebenarnya masih dibutuhkan,” tuturnya.

Pekerja atau relawan asing diminta melakukan koordinasi dan mendapat persetujuan sebelum memasuki Sulawesi Tengah agar maksud baik mereka tidak malah mengganggu proses penyelamatan dan pemulihan.

Organisasi Asing harus Memiliki Mitra Lokal

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi asing yang membantu penanganan bencana di Sulawesi Tengah harus memiliki mitra lokal.

“Organisasi dan warga negara asing tidak diizinkan terjun langsung ke daerah bencana. Bila ada organisasi asing yang sudah menerjunkan relawan asing di daerah bencana kami imbau segera ditarik,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Kamis.

Bila ada organisasi asing yang sudah membeli atau menyiapkan bahan dukungan dan material bantuan di Indonesia, maka harus mendaftar menjadi mitra kementerian/lembaga dan wajib menggunakan mitra lokal dalam penyalurannya.

Bila ada organisasi asing yang belum terdaftar dalam kementerian/lembaga, maka wajib mendaftar kepada BNPB untuk mendistribusika bantuannya ke lokasi bencana.

“Organisasi asing dapat memberikan bantuan melalui Palang Merah Indonesia didampingi kementerian/lembaga terkait atau mitra lokal. Penyaluran bantuan dikoordinasi BNPB, sementara melalui Makassar dan Balikpapan,” jelasnya.

Sutopo menegaskan bantuan asing harus sesuai dengan empat kebutuhan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebelumnya, yaitu transportasi udara, generator set, tenda dan pengolahan air.

“Di luar empat kebutuhan tersebut, tidak diperlukan pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Berita Lainnya
Istri Meninggal Dunia Saat Suami Tunaikan Tugas SAR di Palu PALU, TAJUKTIMUR.COM — Alfrits Rottie, anggota Basarnas Gorontalo sedang sibuk melakukan misi kemanusiaan terhadap korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, tiba-...
Ketika Suara Kaum Ibu Menjadi Kekuatan Politik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tingginya tingkat populasi (jumlah) kaum perempuan di Indonesia ternyata menjadi target tersendiri dalam dunia politik terutama saat pilpres. Ta...
AMCF Dirikan Tenda Hunian Sementara untuk Pengungsi Gempa Donggala DONGGALA,TAJUKTIMUR.COM - Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) mendirikan tenda hunian sementara (huntara) untuk korban gempa dan tsunami di Lapangan Bola Sipi, Sipi, Si...
Gerindra Dukung Polri Berantas Hoax JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM , Meskipun partai Gerindra konsen terhadap upaya mengkritisi kinerja Pemerintahan Jokowi terutama dalam bidang ekonomi, namun dukungan terhadap Pol...
Partai Demokrat Optimistis Raih 15 Persen Kursi DPR RI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa partainya optimistis meraih 15 persen kursi DPR RI atau sekit...
Kanal: Nasional