Loading...

BNPB: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa NTB Tuntas 2020

JAKARTA, TAJUMTIMUR.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan tuntas paling lambat 2020.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Inpres 5 Tahun 2018: Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018”, bertempat di Ruang Serba Guna Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (27/8/2018).

“Agustus 2018 harus selesaikan pendataan. Lalu September 2018 kita akan rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat. Di Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana selesai,” jelasnya.

Terkait percepatan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat, Harmensyah mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sudah mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dimasukkan ke dalam 12 ribuan buku rekening di BRI.

Namun demikian, kata Harmensyah, dana tersebut belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunannya.

“Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari Dana Siap Pakai. Namun mekanisme pencairannya harus jelas, sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu jadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Sedangkan mengenai apakah rumah masyarakat akan dibangun ditempat semulau atau direlokasi, pihaknya menuturkan hal tersebut disesuaikan dengan rekomendasi dari Kementerian ESDM berdasarkan zona patahan akibat gempa.

“Prinsipnya build back better and safer. Sekarang sudah dipetakan oleh Kementerian ESDM mana daerah patahan. Kalau misal tidak melewati daerah patahan, rumah bisa tetap dibangun di situ. Tapi kalau dia dilarang untuk membangun di tempat semula, itu harus direlokasi, dan pemda akan segera mencarikan tanah relokasi, dan pemerintah akan bangun rumah dan fasilitas dasarnya,” jelas Harmensyah.

Berita Lainnya
Gubernur Anies: Hari Ini Reklamasi Resmi Dihentikan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penghentian segala proyek reklamasi di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan Anies usai digelarnya...
Survei Indikator: 10 Partai Politik Gagal Masuk Parlemen JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan dari total 16 parpol peserta pemilu 2019, elektabilitas PDI Perjuangan unggul dari 15 partai la...
Survei Indikator: Suara Partai di Parlemen Sebagian Masih Terbelah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melihat suara berbasis partai di pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih...
Survei Indikator: Cawapres Sandiaga Uno lebih Dikenal Masyarakat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden Sandiaga Uno lebih dikenal dibandingkan cawapres Maruf Amin dalam Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dar...
Burhanuddin: Masyarakat Cukup Puas Kinerja Jokowi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Indikator merilis hasil survei terkait "Elektabilitas Dua pasangan Capres Cawapres dan Peta Elektoral Pemilu Legislatif 2019". Hasilnya menunjuk...
Kanal: Nasional