Loading...

CSDS: Pemerintah Harus Bekerja Lebih Keras dan Fokus

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Evaluasi paruh waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla baru saja dirilis Bappenas, akhir September lalu. Direktur Eksekutif CSDS (Center for Strategic Development Studies), Dr. Mulyanto, melihat hal itu mencerminkan niat positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

“Ini merupakan inisiatif yang baik, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui secara lebih obyektif dan akurat tentang hasil dan kinerja pembangunan nasional,” ujar Mulyanto, alumni Tokyo Institute of Technology.

Namun, ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, dalam kajian CSDS. Pertama, angka-angka capaian kinerja paruh waktu itu secara umum memang ada peningkatan, tetapi dibandingkan dengan target kinerja untuk tahun 2019, maka terpaut perbedaan yang cukup jauh. Persoalannya, mampukah pemerintah mengejar kertinggalan itu di tengah hiruk-pikuk politik menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum serentak tahun 2019?.

“Saya khawatir kalau pemerintah pada tahun-tahun mendatang lebih disibukkan oleh mekanisme politik menjelang Pilpres, yakni lebih banyak melaksanakan aktivitas yang populis untuk membangun citra, sehingga tidak terlalu konsentrasi untuk mengerjakan tugas-tugas substansial”, ungkap Mulyanto dalam pers rilisnya yang diterima tajuktimur.com, Rabu (4/10/2017).

Jika itu terjadi, maka dapat dipastikan, target kinerja RPJMN tahun 2019 tidak akan tercapai. Evaluasi akhir tahun RPJMN 2010-2014 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai perbandingan, juga mengalami hal serupa. Realisasi pembangunan nasional meleset, seperti angka kemiskinan tahun 2014 masih tinggi (10,96 persen). Padahal targetnya 8-10 persen.

Catatan kedua yang diungkap CSDS, yakni ada beberapa indikator penting yang tidak disajikan dalam laporan evaluasi paruh waktu itu.

“Paling tidak, ada empat indikator penting
yang tidak terlihat, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini ratio (yang mengukur ketimpangan pembangunan), defisit anggaran, serta stok hutang pemerintah terhadap PDB,” jelas Mulyanto.

Meski tidak ingin berprasangka, Mulyanto melihat terjadi penurunan dan kesulitan untuk mengendalikan indikator tersebut.

Angka IPM nasional tahun 2014 sekitar 73,8. Sementara data yang ada saat ini yang menurun menjadi 70,16. Defisit anggaran terhadap PDB pada tahun 2010 sebesar -2,0 persen, sedangkan pada APBN-P tahun 2017 menurun tajam menjadi -2,92 persen.

“Itu sudah mendekati batas psikologis menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar -3.0 persen. Begitu juga indikator stok hutang pemerintah terhadap PDB yang terus meningkat menjadi 27,2 persen,” papar Mulyanto.

Pada tahun 2010 stok hutang hanya 23,9 persen dari PDB. Stok hutang pemerintah pada era SBY menurun tajam dari sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 60 persen.

Melihat capaian indikator pembangunan tersebut, Mulyanto menegaskan, Pemerintah harus bekerja lebih keras dan fokus pada sektor yang berdampak luas.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Mendagri Optimis Pemilu 2019 Berlangsung Luber dan Jurdil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin bahwa Pemilu 2019 akan...
PKPU HI Raih Penghargaan ‘Moeslim Choice Award 2018’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PKPU Human Initiative (HI) memperoleh penghargaan anugerah Moeslim Choice...
Wiranto: Operasi Penyelamatan Korban KKB Terus Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), W...
Proyek Palapa Ring Terkendala Peristiwa Nduga JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengerjaan proyek jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring paket ...
Wapres: Elit Papua Harus Berperan Atasi Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejaba...
Kanal: Nasional