Loading...

CSDS: Reformasi Kelistrikan Nasional

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Pemerintah dan DPR RI perlu mencari solusi taktis dan strategis terhadap masalah kelistrikan nasional, terutama setelah terungkapnya surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang menjelaskan kondisi keuangan PLN (Perusahaan Listrik Negara). PLN terancam gagal membayar kewajiban utang korporasi karena pendapatan terus menurun, sementara belanja modal meningkat.

Solusi itu dibahas dalam diskusi Center for Strategic Development Studies (CSDS) tentang Reformasi Kelistrikan Nasional di Gedung MITI Center, Jalan Juanda, Depok.

“Dalam jangka pendek perlu ditinjau ulang realisasi megaproyek pembangkit 35.000 megawatt, disesuaikan dengan tingkat konsumsi dan kemampuan penjualan PLN,” ujar Prof. Mukhtasor, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya.

Saat ini, dari 35.800 MW yang direncanakan baru sekitar 3 persen pembangkit yang telah beroperasi. Kelebihan pasokan akan terus meningkat pada masa akan datang setelah pembangkit-pembangkit listrik lainnya selesai dibangun. Kondisi ini dapat meningkatkan beban keuangan PLN yang luar biasa tinggi, sedang pendapatannya cenderung stagnan.

Disamping perbaikan tatakelola PLN sebagai BUMN agar bekerja lebih efisien dan produktif, mesti dilakukan perubahan kebijakan alokasi APBN yang selama ini untuk menutup defisit.

“Subsidi listrik menyangkut aspek hilir, sementara aspek hulu yang lebih strategis, yakni memperkuat keuangan PLN agar mampu menyediakan dan memasarkan listrik lebih baik dan harga terjangkau,” tegas Mukhtasor, mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

Kepala Bagian Program pada Pusat Teknologi Sumberdya Energi dan Industri Kimia BPPT, Edi Hilmawan, yang hadir dalam diskusi sepakat perlunya perubahan kebijakan karena listrik terkait hajat hidup rakyat banyak. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah pelanggan PLN tercatat 59 juta, terdiri dari rumah tangga 54,6 juta (92,7 persen), bisnis 2,6 juta (4,5 persen) dan sosial 1,3 juta (2,2 persen).

“Pelanggan di sektor bisnis harus digenjot, karena potensinya amat besar. Saat ini industri besar membuat pembangkit sendiri,” jelas Edi.

Total penjualan listrik 216,4 TWh, sebagian besar untuk rumah tangga (42 persen), industri 35 persen), dan bisnis (16 persen).

Konsumsi listrik Indonesia 0,786 MWh/kapitamasih rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, hampir sama dengan India yang memperlihatkan kenaikan signifikan.

Tingkat konsumsi di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan China (4 MWh/kapita) yang gencar memacu industri, atau dibandingkan rerata dunia (3 MWh/kapita) dan negara-negara maju (9 MWh/kapita).

“Hal itu disebabkan kondisi fisiknegara kepulauan serta banyak daerah yang masihterisolasi, sehingga grid interkoneksi di Indonesia sulit terbentuk,” papar Edi.

Edi melihat, belum saatnya PLN melakukanunbundling (pemisahan proses bisnis) demi menjaga pasokan dan harga terjangkau konsumen. Privatisasi energi listrik juga beresiko besar karena menyerahkan distribusi dan harga kepadamekanisme pasar bebas.

“Yang penting, PLN fokus pada pembangunan infrastruktur jaringan transmisisebagai tulang punggung untuk interkoneksi. Perlu dipertimbangkan untuk membagi PLN berdasarkan wilayah operasi, seperti di Jepang di bagi dua wilayah pengelolaan listrik,” saran Edi.

Selain diskusi, CSDS melakukan kajian intensif terhadap masalah energi nasional, termasuk kelistrikan. Uray M. Dani, Peneliti Senior dan Sekretaris CSDS menyimpulkan PLN sebagai BUMN kelistrikan perlu segera melakukan langkah-langkah korporasi untuk mengatasi masalah akut, yaitu upaya peningkatan pemanfaatan listrik oleh pengguna untuk meningkatkan produktifitas dan diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi.dan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance).

Pemerintah harus mengambil kebijakan beraniuntuk mengantisipasi eskalasi masalah keekonomian kelistrikan di masa datang.

“Kebijakan terkait dengan supply-demand side management wajib dievaluasi agar kegiatan usaha kelistrikan dapat tumbuh dengan sehat, termasuk perluasan opsi-opsi kontrak penyediaan kelistrikan di antara para pelaku usaha di bidang ini,” jelas Dani.

Kelistrikan merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk menyehatkan kelistrikan nasional perlu tetap berpegang pada konstitusi, tidak sebatas meningkatkan ketahanan energi nasional, namun juga dalam bingkai peningkatan kemandirian, keadilan dan kedaulatan bangsa.

“BilaPLN terancam bangkrut, maka dampaknya padakeuangan negara dan sistem kelistrikan negara.Selanjutnya mengancam ketahanan energi nasional,” simpul Mukhtasor.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Dubes Saudi: Kalimat Tauhid Memiliki Arti Penting bagi Umat Islam JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al ...
PKPU Human Initiative dan Bank Muamalat Gelar Perpustakaan Keliling JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PKPU Human Initiative bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melakukan keg...
Pemerintah Saudi Jamin Kehidupan Habib Rizieq Shihab JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Osama Muhammad Abdullah al-S...
Inilah Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama (Menag), Menteri Ke...
Santri Pondok Tahfiz Baiturrahim Kolaka Juara II MHQ Tingkat ASEAN KOLAKA, TAJUKTIMUR.COM - Santri Pondok Tahfiz Baiturrahim Kolaka, Sulawesi Tenggara Inggit Rahma Sar...
Kanal: Nasional