Loading...

Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak 2018 Sebanyak 152 Juta Pemilih

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilkada Serentak 2018 sebanyak 152.092.310 pemilih. Jumlah ini tersebar di 375 Kabupaten/Kota dari total 381 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2018.

“Jumlah total DPS pemilihan pilkada 2018 sebanyak 152.092.310 pemilih dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 75.927.052 dan jumlah perempuan sebanyak 76.165.258,” ujar Komisioner KPU Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (20/3).

Viryan mengatakan masih ada 6 kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua yang belum selesai melakukan proses DPS. Keenam daerah ini adalah Lani Jaya, Nduga, Manberamo Raya, Mimika, Yahukimo, dan Puncak.

“Provinsi Papua terdiri dari 29 Kabupaten/Kota, 23 Kabupaten/Kota sudah tetapkan DPS, tinggal 6 daerah yang belum. Ke-6 daerah ini, besok mulai pleno sampai saat ini mereka masih menyelesaikan, kita minta sebelum tanggal 24 Maret sudah selesai,” tutur dia.

Sebagaimana diketahui, batas akhir penetapan dan pengumuman DPS Pilkada Serentak 2018 pada 24 Maret 2018. Kemudian, DPS tersebut akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT dalam rentang waktu 13 April sampai 19 April 2019.

(as)

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional Pilkada