Loading...

Datangi Istana, KSPI Minta Jokowi Cabut PP78

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta dengan tegas agar Presiden Joko widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut Iqbal, kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK tersebut telah menyengsarakan rakyat kecil khususnya kaum buruh. Lantaran dengan kebijakan pengupahan menggunakan mekanisme PP78, daya beli masyarakat pun semakin menurun.

“Kami minta cabut PP78 dan hentikan upah murah. Karena salah satu faktor daya beli menurun adalah karena upah murah,” kata Iqbal di bilangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Selain itu, Iqbal juga mengatakan bahwa dengan kebijakan PP78, upah yang sebelumnya menggunakan hasil perundingan kaum buruh dengan mempertimbangkan hasil survei pasar secara faktual dihilangkan.

“Kami minta hentikan kebijakan upah murah dengan keluarnya PP78/15. Dimana hak berunding serikat buruh diambil dan dirampas oleh negara melalui PP78,” ujarnya.

Selain masalah upah murah, Iqbal juga meminta agar Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga beras sekaligus membatalkan pembukaan keran impor beras dan juga meminta agar Tarif Dasar Listrik (TDL) diturunkan.

“Meminta presiden turunkan harga beras dan listrik. Dua komponen itu membebani hidup rakyat kecil dan buruh akibat kenaikan harga beras dan listrik ini membuat purchasing power buruh turun sampai 20-25%,” ujar Iqbal.

“Padahal kenaikan upah naik hanya 8,71%. Dengan demikian tahun 2018 dan 2019 daya hidup karyawan, buruh dan rakyat kecil akan mengalami tekanan hidup yang sangat besar. Presiden Jokowi dan JK gagal sejahterakan buruh dan rakyat kecil,” imbuhnya.

Ia juga mengkritik pemerintahan Jokowi-JK yang lebih fokus pada pembangunan fisik yakni infrastruktur. Bagi Iqbal, seharusnya Jokowi lebih mementingkan pembangunan manusia dan mensejahterakan rakyatnya termasuk kaum buruh.

“Kami tidak bicara tentang infrastruktur, tapi kita bicara tentang kesejahteraan. Kami minta stop impor beras, turunkan harga besar dan harga listrik,” tuntut Iqbal.

Namun jika tuntutannya itu tidak digubris oleh pemerintah, lanjutnya Iqbal, pihaknya akan menyerukan seluruh anggota dan pengurus FSPMI dan KSPI di seluruh Indonesia untuk tidak lagi memilih Jokowi sebagai Presiden Indonesia di Pilpres 2019.

(fr)

Berita Lainnya
Pemprov DKI Antisipasi KLB DBD JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakar...
Presiden Tegaskan Pentingnya Nurani dalam Berpolitik KARAWANG, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara p...
Kemenhub Upayakan Tarif Angkutan Transportasi Tidak Mengalami Peningkatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sabtu (19/1), mendengarkan...
Pemkot Depok Telah Berikan Santunan Kematian Rp 3,2 Miliar DEPOK, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memberikan santun...
Pakar Hukum: Pembebasan Baasyir Bisa Kacaukan Sistem Hukum JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pembe...
Kanal: Nasional