Loading...

Dituding Melakukan Pencemaran Nama Baik, Sri Bintang Pamungkas Enggan Minta Maaf Pada Ipong

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Polemik kasus pencemaran nama baik oleh Sri Bintang Pamungkas (SBP), seorang akademisi sekaligus aktivis senior yang dilaporkan oleh Ipong Hembing, pengurus DPP Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) ke Polda Metro Jaya belum lama ini, meski belum ada kelanjutannya namun pihak terlapor SBP enggan meminta maaf atas ucapan yang pernah ia sampaikan dalam sebuah diskusi yang menurut pelapor telah mencemarkan nama baiknya sebagai keturunan Tionghoa yang beragama Islam.

Dalam sebuah wawancara khusus yang dilakukan dikediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur (22/07/2018), SBP mengatakan bahwa pernyataan yang ia sampaikan dalam video itu diambil dari sebuah acara diskusi publik yang sudah berlangsung lama, sekitar 2 tahun yang lalu sebelum Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden.

Dan dalam perkataan yang ia sampaikan adalah dalam konteks ketika masuknya penjajah Cina ke Indonesia yang saat itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Agar bisa melakukan ekspansinya, maka warga Cina tersebut berpura-pura menjadi orang Islam. Dan menurutnya hingga kini siapapun bisa berpura-pura menjadi Islam, bila tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya.

“Jadi, itu bukan kata-kata saya saja. Jika dikaitkan dengan PITI dan Jokowi, memangnya Ipong mengakui bahwa Jokowi adalah Cina sehingga merasa nama baiknya tercemar?”, tanyanya.

Selain menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan terhadap warga Tionghia Islam yang ada di Indonesia maupun PITI, SBP juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan meminta maaf kepada Ipong, sebab selain tidak bermaksud melakukan pencemaran nama baik terhadapnya, SBP juga menilai dirinya tidak sepadan dengan Ipong yang memiliki kedekatan debgan Pemerintah. Karena itu pula, jika kemudian Ipong menuduh dirinya telah melakukan ancaman melalui HP dan pelemparan kerumahnya, Ipong bisa meminta penjagaan dari pihak kepolisian.
“Seharusnya Ipong minta tolong dengab Kapolri (Tito Karnavian) untuk menjaga rumahnya dari ancaman-ancaman yabg datang, yang jelas itu bukan saya yang melakukan),” jelas SBP.

Pilpres 2019 Minim Figur Capres

Sementara itu terkait dengan pelaksanaan pilpres yang akan berlangsung pada tahun 2019, Sri Bintang Pamungkas (SBP) mempunyai pandangan bahwa siapapun pemimpin yang terpilih nanti semuanya tidak benar atau brengsek, karena UUD 1945 Palsu atau rusak. Hal ini dilakukan oleh Amien Rais saat menjabat Ketua MPR.  Dimana  Pasal 6 ayat (1) UUD45 Asli itu berbunyi: “Presiden adalah orang Indonesia Asli” Tentulah menurutnya harus diartikan, bahwa Wakil Presiden juga harus orang Indonesia Asli, sebab Wakil Presiden bisa menggantikan Presiden (Pasal 8 UID45 Asli). Oleh MPR Pimpinan Amien Rais, Pasal 6 (1) tersebut diganti dengan  menghilangkan kata-kata “orang Indonesia Asli”,Sedang pasal 6 (2) tentang Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dihapuskan samasekali.
” Disamping itu  MPR saat itu menambahkan Pasal 6A yang terdiri dari 5 (lima) ayat, pada UUD45 ‘palsu’, di mana Ayat (2) berbunyi:” Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum Pemilihan Umum” oleh karena itu dengan menghilangkan “orang Indonesia Asli” dan diusulkan oleh Partai Politik atau “Gabungan Partai Politik” bagi Capres dan Cawapres itulah yang membikin Pemilu (Pilpres, Pilkada dan Pileg) serta kehidupan Tata Negara kita menjadi kacau dan rusak berantakan, bahkan dapat meniadakan eksistensi NKRI”, papar SBP.

Menurut SBP sudah sangat jelas di sini, bahwa Amandemen UUD45 adalah hasil rekayasa pihak Asing dan Aseng yang bekerjasama dengan para Pengkhianat di dalam Negeri, antara lain, Ketua MPR Amien Rais beserta Pimpinan MPR lainnya pada periode tersebut. Maka apapun hasil pemilu hanya kepentingan Asing dan aseng saja.

SBP juga mengatakan, bahwa Pilpres 2019 berpotensi melenyapkan NKRI.
‌Sudah hampir bisa dipastikan, bahwa praktek-praktek koalisi kepartaian dan suap-menyuap mewarnai Pilpres 2019 dengan calon-calon Presiden khianat, baik yang pribumi maupun yang keturunan. Bahkan yang Keturunan ini tidak hanya dari nenek-moyang Cina saja, melainkan sudah siap pula dari Arab, India, Pakistan, bahkan Turki dan lain-lain. “Republik Indonesia memang bisa menerima orang-orang asing dan keturunan asing menjadi warganegara Indonesia, tapi tidak untuk menguasai, merusak, atau bahkan menjajah”, ungkap SBP.
Ia mencontohkan negara Amerika Serikat (AS) yang setelah 250 tahun merdeka, AS baru bisa menerima Barack Obama. Bahkan Eropa tidak mengenal adanya keturunan asing menjadi Presiden, melainkan hanya setingkat Walikota. “Soekarno dan Soeharto hanya menerima sampai tingkat Menteri. Indonesia kecolongan dengan naiknya Jokowi”, ujarnya.
Maka menurutnya bisa dibayangkan, kalau Pintu Pasal 6 (dan Pasal 6A) UUD ‘Palsu’ ini dibuka terus, termasuk dibuka dalam Pilpres 2019, bisa dibayangkan, siapa pun Presiden yang terpilih, Indonesia akan menuai bencana dan malapetaka yang lebih besar, antara lain, puluhan juta orang Cina akan masuk ke NKRI, dan kekayaan alam kita akan dihabisi oleh pihak Asing dan Aseng, dimana Indonesia tidak punya masa depan.

Berita Lainnya
Kemenko PMK: Libur dan Cuti 2019 Bertambah saat Pemilu, Berkurang saat Lebaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko...
Bahas Rekonstruksi Lombok-Palu, Wapres Panggil Menkeu-MenPUPR JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ...
HRS Jadi Korban dalam Kasus Bendera Tauhid JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Arab Saudi diminta mengklarifikasi berbagai masalah yang tengah...
Whatsapp Teliti Hoaks Selama Kampanye Pemilu di Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Platform media sosial percakapan Whatsapp meneliti hoaks atau kebohongan s...
Dubes Saudi: Kalimat Tauhid Memiliki Arti Penting bagi Umat Islam JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al ...
Kanal: Nasional