Loading...

DPD Pertanyakan BPJS Kesehatan Defisit Tiap Tahun

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Komite III DPD RI merasa heran setiap tahun BPJS Kesehatan mengalami defisit. Padahal, BPJS Kesehatan setiap tahun telah menaikkan iuran dan subsidi anggaran dari pemerintah. Alhasil defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan tak terelakkan.

“Defisit keuangan yang terjadi kepada BPJS Kesehatan setiap tahun dialami. Selain itu menaikkan iuran dan subsidi anggaran dari pemerintah. Namun selalu saja BPJS Kesehatan mengalami defisit,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Delis Julkarson Hehi saat RDP dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (12/9) lalu.

Secara garis besar, lanjutnya, Komite III DPD mencatat ada tiga permasalahan dalam layanan BPJS Kesehatan yang sering muncul di masyarakat. Pertama, penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kedua, rumitnya masalah administrasi persyaratan. Dan ketiga, masalah pembayaran klaim BPJS Kesehatan. “Ketiga hal itu yang sering dipertanyakan oleh masyarakat ketika kami melakukan reses,” ujar Delis.

Delis menambahkan UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS sudah tujuh tahun disahkan. Menurutnya hal itu bukan lah waktu yang singkat, namun yang harus diketahui implementasi pelaksanaan UU ini masih banyak permasalahan. “Masalah BPJS Kesehatan cenderung dipertanyakan dibanding BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat Lalu Suhaimy Ismi mempertanyakan bahwa BPJS Kesehatan sering kali melakukan perubahan peraturan. Ia mencontohkan, seorang anak di NTB mengalami kecelakaaan dan harus melakukan fisioterapi. Tapi ketika ada perubahan peraturan di BPJS Kesehatan, si anak ini harus dihentikan fisioterapinya. “Padahal dia dua kali lagi fisioterapi baru dilakukan operasi. Jika ada perubahan peraturan yang sudah berjalan seharusnya diselesaikan,” harapnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua DJSN Sigit Priohutomo menjelaskan bahwa defisit yang terjadi pada dasarnya bukanlah defisit, melainkan unfunded. Bahkan pendapatan dari iuran tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan BPJS untuk membiayai pelayanan kesehatan. “Selama pendapatan iuran tidak bisa menutupi biaya pelayanan beserta operasional. Maka unfunded selalu terjadi tiap tahun,” ungkapnya.

Sigit menambahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam jangka pendek melalui pemberian dana talangan oleh pemerintah sebagai implementasi pasal 48 UU SJSN. “Sedangkan jangka panjang melalui penetapan kebijakan iuran sesuai dengan harga keekonomia,” ujarnya.

Berita Lainnya
Gubernur: Ada Lebih 30 Titik Rawan Banjir di Jakarta JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan saat ini ada lebih dari 3...
Cawapres Ma’ruf Amin Mengaku Tetap Dekat dengan Habib Rizieq Shihab JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menampik jika hubungannya ...
HNW: Politik SARA Bisa Lahirkan Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Majelis Syura DPP PKS, Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahayanya poli...
Pemerintah Luncurkan Beasiswa Santri LPDP JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Agama Lukman Hakim ...
Bersama Nelayan Cirebon, Bara JP Siap Menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Kota Cirebon Y Pasomba men...
Kanal: Nasional