Loading...

DPD RI Nilai BPJS Gagal Penuhi Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Komite III DPD RI memandang permasalah BPJS Kesehatan seakan tak ada habisnya. Sejak mulai beroperasi pada 2014 lalu, Permasalahan BPJS Kesehatan selalu berputar yaitu dari segi pelayanan rumah sakit, kepesertaan, dan biaya operasional.

“Masalah BPJS Kesehatan memang sering timbul saat kami reses dan persoalannya itu-itu saja. Artinya BPJS Kesehatan gagal untuk memberikan harapan kepada masyarakat,” ucap Anggota Komite III Mohammad Nabil saat RDP membahas Permasalahan BPJS di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/9).

Dia menceritakan bahwa sebelumnya ketika masih Askes, Jamkesmas, atau Jamsostek (ketenagakerjaan) masalah seperti saat ini jarang terdengar. Namun ketika dilebur menjadi BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan permasalahan tersebut terus berlarut-larut.

“Memang ini ada kesalahan political will dari pemerintah. Maka harus ada kesungguhan atau keseriusan dari pemerintah apalagi BPJS saat ini sifatnya adalah wajib,” tegas Anggota DPD asal Kepri ini.

Senada dengan Nabil, Anggota DPD Provinsi Banten Ahmad Sadeli Karim menambahkan pemerintah seharusnya bisa serius menghadapi permasalahan BPJS. Sehingga masyarakat tidak merasa kecewa dengan BPJS. “Jika BPJS bisa dipercaya pemerintah harusnya bisa meng-cover semua peserta menjadi kelas satu. Untuk masyarakat yang mampu bisa kerumah sakit swasta,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia Hasbullah Thabrany menjelaskan iuran wajib yang setara pajak penghasilan harus dikelola oleh badan publik dan transparan.

“Tentunya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran iuran merupakan kepatuhan semua pihak,” papar dia.

Selain itu, pola berfikir ‘pejabat’ juga harus dirubah. Karena layanan kesehatan sebagai hak setiap orang dan kewajiban negara belum dipahami serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pebajat.

“Contohnya belanja kesehatan masih rendah (kurang dari 5 persen PDB). Bahkan sampai saat ini pemerintah tidak mau tambah belanja kesehatan sesuai kebutuhan,” ulas Hasbullah.

Ia menyarankan untuk jangka pendek agar pemerintah tutup kekurangan dana BPJS Kesehatan sebesar Rp 20-30 triliun per tahun. Hal itu guna menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan.

“Jangan meremehkan hak rakyat. Ketimbang tambah subsidi BBM/listrik yang kurang tepat saaran, ketika harga BBM naik,” tegasnya.

Berita Lainnya
KPI minta PRSSNI Dorong Anggotanya Hindari Pelanggaran Siaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Persatuan Radio Swasta Siaran Nas...
Pengamat: Publik Harus Pertanyakan Program Capres-Cawapres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan...
Satgas Pangan Pantau Stok Menjelang Natal dan Tahun Baru 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Satgas Pangan akan melakukan pemantauan untuk memastikan stok kebutuhan po...
Sandiaga Doakan Calon Penggantinya di DKI BEKASI, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Sandiaga Uno menghadiri acar...
KPU Akan Tetapkan Hasil Perbaikan DPT Tahap II JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Per...
Kanal: Nasional