Loading...

DPR Tolak Usulan Polri Soal Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Polri memandang penundaan proses hukum terhadap pasangan calon yang tersandung kasus hukum ketika mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 tetap diperlukan untuk menjaga suasana kondusif.

“Penundaan bertujuan agar tidak ada simpatisan maupun pasangan calon yang memanfaatkan situasi untuk menimbulkan kegaduhan dengan melancarkan kampanye hitam, supaya proses demokrasi bisa berjalan dengan baik,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di Jakarta, Jumat.

Jika terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon ketika mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, seperti calon yang ketahuan memiliki ijazah palsu, Martinus memastikan proses hukum akan ditunda oleh polisi sampai Pilkada usai.

Namun, lanjut Martinus, proses hukum akan terus dilakukan jika calon terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski dilakukan penundaan proses hukum terhadap calon yang tengah bersaing dalam Pilkada Serentak 2018, Polri menilai, tersangkut kasus hukum adalah penting. Aparat penegak hukum lain seperti KPK maupun kejaksaan pun dirasa perlu melakukan hal yang sama.

Hal ini terungkap ketika Polri menghadiri rapat gabungan bersama, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kejaksaan Agung, di gedung DPR pada Kamis (11/1) lalu.

Sementara itu, DPR menolak poin yang diajukan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, tentang usulan untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin jalannya rapat memutuskan agar poin tersebut dikaji lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, Sejumlah fraksi di DPR mengkhawatirkan bahwa penundaan proses hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh calon sebagai alat pelindung dari hukum sehingga polisi sebaiknya tetap menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

Merespon penolakan tersebut, Tito tetap menjelaskan pentingnya penundaan untuk menjaga keamanan situasi selama Pilkada Serentak.

Ia pun meminta agar Polri tidak dituding melakukan kriminalisasi jika suatu ketika Polri memproses hukum calon tertentu saat Pilkada masih berlangsung.

Pilkada Serentak 2018 akan dilangsungkan pada Juni di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota se-Indonesia.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Wiranto: Operasi Penyelamatan Korban KKB Terus Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), W...
Proyek Palapa Ring Terkendala Peristiwa Nduga JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengerjaan proyek jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring paket ...
Wapres: Elit Papua Harus Berperan Atasi Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejaba...
JK: Tak Mudah Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan tidak mudah untuk menyelidiki dug...
Panglima TNI: Kejuaraan Lomba Tembak Ajang Uji Kemampuan Prajurit TNI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kejuaraan lomba menembak dapat digunakan untuk ajang menguji kemampuan pra...
Kanal: Nasional Pilkada