JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) —  Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang juga Ketua Tim Pemantau Otsus Papua menilai, perlu dilakukan pengawasan intensif untuk menuntaskan permaslahan penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua.

“Kami di Tim Pemantau Otsus Papua, menerima banyak aspirasi mengenai pengelolaan dan dugaan penyalahgunaan dana otsus. Kami berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan menciptakan situasi kondusif di Papua,” katanya, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Menurut Fadli, DPR RI melalui Tim Pemantau Otsus Papua juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Papua.

Adanya penyalahgunaan dana otsus Papua, kata dia, mengakibatkan pembangunan di Papua jadi tidak merata.

“Perkembangan di Papua tidak merata, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan daerahnya disalahgunakan. Persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya, agar situasi di Papua kondusif dan pembangunan berjalan lancar,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Nurhayati Ali Assegaf mennambahkan, persoalan dana otsus Papua merupakan masalah bersama, dan harus dihadapi semua pihak.

Persoalan dana otsus Papua, kata dia, tidak hanya menjadi masalah Pemerintah, juga menjadi masalah DPR RI dan masyarakat.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin (5/3), menyampaikan laporan kepada Pimpinan DPR RI mengenai dugaan adanya penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus Papua pada 2011 hingga 2017.

(hfd/ttcom)