Loading...

Fahira Idris: Apa Kebebasan Berpendapat Hanya Milik Pemuji Pemerintah?

JAKARTA, TAJUKTIMUR. COM – Upaya menggagalkan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah dengan mempersekusi para aktivitisnya sudah sampai level yang mengkhawatirkan.

“Persekusi dan pemulangan yang dialami inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, dan pembubaran massa #2019GantiPresiden di Surabaya menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kekebebasan berpendapat yang sudah berdarah-darah diperjuangkan pada Reformasi 1998,” Kata Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, Senin (27/8).

Ia mengungkapkan, negara yang berani mengambil demokrasi sebagai napas untuk mengelola kehidupannya punya konsekuensi harus mempunyai konstitusi yang memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk melakukan kritik terhadap siapa saja pemerintah yang sedang berkuasa.

“Jaminan memberi kritik kepada penguasa inilah yang sebenarnya menjadi inti demokrasi,” terang Fahira.

Dalam negara demokrasi, lanjut Fahira, wibawa pemerintah hadir, saat pemerintah tersebut mampu memberikan penyadaran kepada semua rakyat dan aparatnya bahwa kritik sekeras apapun kepada pemerintah yang bekuasa termasuk aspirasi sebagian rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat pemilu, harus dihormati dan dilindungi.

“Saya mau bertanya kepada rezim ini, apakah kebebasan berpendapat hanya bagi para pemuji pemerintah saja? Karena ada gerakan yang sama yaitu menginginkan Presiden yang sekarang (Joko Widodo) menjabat dua periode tetapi begitu dilindungi di setiap aktivitasnya,” tuturnya.

Menurutnya, ekspresi rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat pemilu dan yang ingin pemerintahan ini lanjut lewat pemilu sama-sama harus dilindungi. Namun itu tidak terjadi saat ini.

Satu-satu cara, lanjut Fahira, wibawa negara kembali hadir dalam persoalan ini adalah, Presiden sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjalankan demokrasi di negeri ini menegaskan bahwa aspirasi atau gerakan apapun selama ini tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib dihormati terutama oleh siapa saja dan harus dilindungi keamanan dalam setiap aktivitasnya.

“Tidak ada putusan pengadilan yang melarang #2019GantiPresiden. Artinya gerakan ini legal dan konstitusional. Sebagai pemimpin negera, Presiden harus tegas menjaga nilai-nilai demokrasi. Persekusi dan penghadangan gerakan #2019GantiPresiden sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Presiden harus bersuara dan merespon persoalan ini,” pungkas Fahira.

Berita Lainnya
Perludem: Waspadai Hoaks sebagai Jalan Pintas Menangi Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta seluruh pihak mewaspadai penggunaan hoaks dan politik tran...
1.000 Polisi Amankan Penetapan Capres-Cawapres di KPU JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 1.000 personel kepolisian ...
Waspadai peningkatan potensi hujan lebat di sebagian wilayah Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat meminta masyarakat untuk waspada terhadap potensi adanya peningka...
Tiga Kapal Perang Jepang Singgahi Jakarta JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tiga unit kapal perang milik Angkatan Laut (AL) Jepang tengah singgah di perairan Teluk Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Priok ...
Presiden: Cukai Rokok untuk Layanan Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo menjelaskan secara singkat soal cukai rokok dan layanan kesehatan. Dia menyatakan, 50 persen penerimaan...
Kanal: Nasional