Loading...

FKAAI Tagih Pemerintah Untuk Mengeluarkan Grasi Bagi Para Napiter

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM- Forum Komunikasi Alumni Afganistan Indonesia (FKAAI) menagih janji Pemerintah yang konon hendak memberikan grasi kepada para tahanan narapidana kasus teroris (napiter). Permintaan ini sekaligus tawaran politis untuk memberikan dukungan kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres 2019.

Seperti yang dikatakan oleh ustad Fahrihin (53) salah satu anggota FKAAI yang mengaku secara moril, pihaknya masih menginginkan adanya tawaran keadilan berupa grasi terhadap para napiter yang kini masih berada dalam tahanan. Lima diantaranya masih menjalani hukuman seumur hidup dalam beberapa tahun terakhir sejak era pemerintahan SBY sampai Jokowi. Namun mereka kini belum juga mendapatkan perubahan status hukumnya. Padahal rata-rata para napiter tersebut sudah menjalani hukuman lebih dari 10 tahun.
“Saya mendengar bahwa ada 1 materi hukum yang dikatakan penjara seumur hidup adalah materi berjangka 20 tahun, setelah itu dibebaskan murni bahkan ada yang sudah menjalani hukuman 5 tahun pun bisa mengajukan grasi dan dikabulkan. Ini sudah banyak terjadi, sementara teman-teman kami yang semuanya sudah masuk program deradikalisasi, sampai kini belum mendapatkan respon positif dari Pemerintah”, ujar Fahrihin di Jakarta, (Selasa, 03/06/2018).

Menurutnya ada sekitar 9 orang napiter yakni 3 orang aktif di FKAAI, 2 orang di Malang, 2 orang di Semarang, 2 orang di Polda Metro Jaya yaitu Al Imron dan Mubarok, dan 1 orang di Nusakambangan yaitu Usman (Pelaku Bom Bali 1 ) semuanya sudah masuk program deradikalisasi.
Rata-rata permohonan sudah diajukan berkali-kali namun  sampai kini belum ada respon yang positif dari Presiden Jokowi.
Luhut Binsar Panjaitan sendiri ketika masih menjabat sebagai Menko Polhukam pernah mengunjungi sekretariat FKAAI di jl. Menteng Raya Jakarta Pusat dua tahun yang lalu, telah memastikan bahwa pemerintah (Presiden Jokowi) sudah memberikan respon positif terhadap pengajuan grasi para napiter tersebut.

“Kalau memang betul presiden sudah merespon itu (permohonan grasi para napiter), maka kami akan mendukung sepenuhnya (pemerintahan Jokowi),” tegas Fahrihin.

Meski tawaran dukungan telah diajukan namun deklarasi resmi dukungan kepada Jokowi tersebut masih tergantung fatwa karena bermuatan politik.

“Jelas secara pribadi saya hanya meminta pemerintah lebih memperhatikan hak pidana kami. Bukan hanya menghapus grasi tetapi juga hak-hak terpidana lainnya, seperti pemberdayaan para napiter”, pinta Fahrihin.

Baginya hukuman mati dalam sanksi pidana teroris  masih pantas diberlakukan, sebab dalam Islam pun diakui adanya hukuman mati (qisas). Kalau tidak diberlakukan maka hukuman itu harus diganti dengan ‘diat”, terutama jika tidak sengaja melakukan pembunuhan. Masalahnya di Indonesia tidak memberlakukan hukum Islam tapi hukum positif. Maka para napiterpun berusaha  untuk  mendukung secara positif.
“Kita mau mendengar langsung, kalau bisa dari petinggi Polri terkait hukuman seumur hidup yang katanya bisa 20 tahun, tapi sekarang bisa dikurangi dari hukuman mati menjadi tahunan”, harapnya.

Pemenuhan permohonan grasi semestinya menurut Fahrihin pantas diberikan oleh Presiden, sebab nama-nama yang diusulkan untuk mendapatkan grasi, sudah mengakui telah melakukan kesalahan dan menandatangani kesiapan kolaborasi dan sosialisasi Pancasila.

Terkait dengan kondisi politik dan keamanan bangsa Indonesia d8 tahun politik sekarang ini, Ketua FKAAI, Ahmaf Sajuli (64) menilai bahwa negara saat ini dalam keadaan damai. Bahkan dalam pandangannya negara yang dikaruniai Allah dengan berbagai nikmat harus disyukuri dengan menjaga persatuan dan kedamaian Pancasila yang seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jika kita menjiwai sila-sila pada Pancasila maka benturan-benturan tidak akan terjadi. Lihat saja perkembangan sepak bola,  dulu Indonesia bisa masuk kelas dunia tapi kenapa sekarang tidak? Intinya kita jangan saling menjatuhkan tapi harus bersatu untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju,” ajaknya.

Meski beberapa waktu lalu, masyarakat digegerkan dengan peristiwa ledakan bom gereja di Surabaya, namun menurut Ahmad  Indonesia saat ini masih tetap dikatakan aman karena tidak dalam keadaan berperang seperti halnya Suriah.

“Radikal lebih dipengaruhi karena ketidakpuasan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, itu pun hanya sebagian kecil terjadi di era Jokowi,” ujar Ahmad Sajuli di Jakarta (Selasa,03/07/2018).

Saat ditanyai kelebihan-kelebihan program kerja diera Pemerintahan Jokowi, Ahmad mengatakan bahwa
Presiden Jokowi begitu fokus pada pembangunan infrastruktur yang bisa mempercepat urusan bisnis. Sehingga ke depan ia berharap Indonesia bisa lebih cepat bergerak maju.
“Saya berharap di 2019 Jokowi punya pasangan yang pas, biasanya di Indonesia setiap Presiden bisa (mengalami) dua periode. Jadi Jokowi seharusnya tetap diteruskan”, ungkapnya optimis.

Ahmad Sajuli yang merupakan mantan combatan Afganistan sekaligus pebisnis dulunya, juga berharap tidak terjadi perubahan dalam Undang-undang Pemilu, dimana masa jabatan seorang presiden cukup 2 kali periode.

“Undang-undang Pemilu jangan diubah lagi, cukup 2 periode untuk jabatan seorang presiden. Itu sudah lebih baik daripada sebelumnya yang tidak terbatas. Yang penting rakyat harus diperhatikan,” ujar Ahmad yang berharap Presiden Jokowi bisa mengembangkan perekonomian rakyat Indonesia.
“Saya tidak mengerti secara resmi untuk deklarasi dukungan Jokowi, tapi biasanya 2 kali jabatan Presiden. Dan Presiden Jokowi meski masih (termasuk) muda, tapi untuk mencari pasangan harus mencari yang sama visi dan misinya”, sarannya.

Ahmad juga optimis apabila Pilpres 2019 berjalan aman dan terkendali, sebab TNI dan Polri siap. Namun demikian khusus Papua dan Kalimantan Barat menurutnya masih perlu diwaspadai tingkat kerawanannya.

“Pelaksanaan Pilkada Serentak kemarin (27/06/2018) sudah bisa menjadi bukti Pilpres aman terkendali, TNI-Polri siap,” ujarnya optimis.

Bahkan tak segan-segan, Ahmad Sajuli mengajak seluruh warga Indonesia untuk tidak golput pada pilpres 2019.

“Ajakan saya kepada masyarakat agar jangan golput. Mengenai pilihan yang akan diambil siapa nantinya, itu rahasia masing-masing,” tegas Ahmad yang gemar membuat ajakan untuk tidak golput secara humor melalui foto/gambar ‘lucu-lucuan’ di medsos.

Berita Lainnya
Di Bali, Menko PMK Menjadi Pembawa Api Obor Ke-20 Asian Games 2018 BALI, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menjadi pembawa Api Obor (Torch Bearer...
Lima Pati TNI Terima Anugerah Bintang Dharma JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menyematkan Bintang Dharma kepada lima Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri ...
Presiden Saksikan Festival Musik hingga “Tumplek Blek” di Kemayoran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Keberagaman suku dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia jika dikelola dengan baik akan menjadi sebuah kekuatan untuk meng...
NTB Jadi Tuan Rumah Konferensi Internasional Moderasi Islam JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Cabang Indonesia akan menggelar Konferensi Internasional Moderasi Islam. Konferens...
Surabaya Raih Penghargaan di Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Surabaya berhasil mengungguli Denpasar, Bali dan Bandung dalam Penganugerahan Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 201...
Kanal: Nasional