Loading...

FNI Turut Menjaga Ketertiban dan Keamanan pada Pilpres 2019

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Masyarakat perikanan atau kalangan nelayan merupakan basis massa yang paling rawan terpancing dengan berbagai informasi yang menyesatkan (hoax), hal ini diakui oleh Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto usai menggelar konferensi pers dukungan terhadap Pemerintah untuk Pileg dan Pilpres 2019 Damai di sekretariat FNI di bilangan Rempoa, Jakarta (Minggu, 4/11/ 2018).

Untuk itu menjadi hal penting bagi para nelayan untuk bertekad bulat agar tidak mudah terpancing isu dan hoax yang bisa berujung pada ketidakharmonisan lingkungan masyarakat nelayan.

Rusdi berharap masyarakat nelayan tetap tenang dan berpartisipasi serta mendukung Pemerintah dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan.

“Peran Pemerintah terhadap para nelayan sekarang ini sudah cukup bagus meski sebelumnya sempat terjadi kontroversi. Namun akhirnya Pemerintah bisa membuktikan adanya perbaikan disektor maritim, kelautan dan perikanan. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan pada target produksi ekspor, pembangunan infrastruktur maritim terutama di Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta diseluruh pelabuhan nusantara”, papar Rusdianto  di sekretariat FNI, di Jakarta.

Dalam satu tahun terakhir (periode 2017-2018 berdasar data BPS) menurut Rusdianto nilai tukar nelayan mengalami kenaikan 13%, sementara nilai ekspor meningkat hingga 40% untuk komoditi unggulan ikan tuna, kepiting, dan Plagis yang banyak didapat dari kawasan perairan NTT, Kupang, Pulau Komodo, Teluk Saleh, dan Sumatera.

Sementara itu berdasar kajian Lembaga Bantuan Hukum Nelayan mendapati masih perlu adanya perbaikan dalam kebijakan Pemerintah, khususnya pada pengawasan pelanggaran penangkapan kerang, kepiting dsb diperairan nusantara agar diterapkan sistem cluster. Selain itu Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan secara persuasif kepada para nelayan (masyarakat perikanan) perihal kebijakan baru terkait larangan penggunaan alat tangkap untuk mencari ikan.

Perizinan penangkapan dibawah Kementerian Perhubungan sejauh ini juga masih mengalami kendala khususnya di Syahbandar. Berbeda dengan perizinan yang dikeluarkan oleh DKP yang cenderung lebih mudah. Adapun dari sisi keamanan sidah lebih terjamin, meski masih ditemukan sejumlah pelanggaran oleh para nelayan.

Pada sektor infrastruktur diwilayah timur, terutama di NTT, NTB dan pulau Sumbawa serta Lombok belum maksimal. Di Pesisir Lombok infrastruktur pelabuhan pendaratan tempat pelelangan ikan belum maksimal. Kemudian di pulau Sumbawa wilayah perairan Teluk Saleh ada 167 desa belum memilikinya. Dan saat ini ada sekitar 4 jutaan nelayan yang berada didalam wadah organisasi FNI.

Terkait dengan upaya penegakkan hukum dalam penggunaan cantrang (pukat mesin) sebagai alat tangkap ikan, Advokat pendamping nelayan dari LBH Nelayan, Khaeruddin Sateluk berharap ada sosialisasi yang persuasif yang dilakukan oleh aparat hukum setempat untuk menegakkan proses hukum, sebab menurutnya tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh Menteri KKP sangat baik hanya saja perlu ada pendekatan yang persuasif dan dilakukan bersama-sama.

“Ini sedikit masukan kita dari LBH Nelayan kepada Pemerintah. Sebab kita tahu tujuan dari kebijakan Menteri Susi sangat luar biasa bagus karena penggunaan cantrang memang sangat berbahaya bagi kelestarian biota laut di perairan Indonesia, hanya saja kita sebagai masyarakat berharap ada komunikasi yang baik dari para penegak hukum dengan masyarakat  kerja dikalangan Pemerintahan (baik Polairud maupun KKP sendiri)”, ujar Khaeruddin Sateluk dari LBH Nelayan ditempat yang sama.

Ia menambahkan apabila Pemerintah membuktikan komitmennya dalam memperbaiki nasib nelayan, maka para nelayan Indonesia akan mendukung pileg dan pilpres 2019 yang damai dan aman diseluruh Indonesia

Khaeruddin juga mengungkapkan bahwa peningkatan infrastruktur perikanan di kawasan NTT dan NTB sejauh ini belum maksimal. Namun sejak sejak kemunculan inpres No.7/2016 tentang Pembangunan Perikanan, masyarakat luas baru benar-benar memahami.

Sementara itu dalam konferensi pers yang dilaksanakan di sekretariat FNI, Jl. H. Juanda No. 21, Rempoa Jakarta Selatan, Minggu (4/11/2018) FNI dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah dalam menata sektor maritim , kelautan dan meminta para nelayan tenang menghadapi Pemilu 2019.

Menurut FNI sasaran pengembangan ekonomi maritim, perikanan dan kelautan bisa dimanfaatkan sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitasnya.

Dalam konteks tersebut, Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI) dan Masyarakat Lobster Indonesia (MaLobi), menyatakan mendukung peran strategis pemerintah dalam kebijakan poros maritim, yakni memperlancar rantai konektivitas serta jalur distribusi logistik diberbagai kepulauan Indonesia. Terutama prioritas pembangunan pelabuhan utama dan pendukung tol laut diwilayah timur Indonesia, seperti Pulau Sumbawa dan NTT. Target, yakni peningkatan perdagangan antar pulau, termasuk aktivitas bongkar muat. Menjadi pendukung utama sektor perdagangan dimana sektor ini merupakan unggulan Pulau Sumbawa, sekaligus sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri dan pengolahan hasil pertanian.

Optimalisasi sektor kelautan dan perikanan dinilai sangat perlu bagi nelayan untuk mendukung pemerintah sepenuhnya mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi sektor kelautan, diantaranya untuk pengembangan dan penambahan infrastruktur utama perikanan laut, seperti Tempat Pelelangan Ikan untuk nelayan, pangkalan pendaratan ikan untuk Kabupaten, pelabuhan perikanan pantai untuk Provinsi dan pelabuhan perikanan nusantara (milik pusat).

Masyarakat perikanan juga mendukung persamaan hak untuk wilayah timur dengan pembangunan infrastruktur utama dalam penyediaan sarana pendukung seperti, SPBU nelayan, Teknologi pendukung nelayan, bantuan alat tangkap, bantuan mesin kapal, bantuan kapal dan pengembangan industri pengolahan hasil laut.

Tujuan utama mengembangkan sektor kelautan yakni peningkatan kesejahteraan bagi nelayan. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTP) yang menunjukkan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di pedesaan pesisir terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap. Para nelayan juga menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah dalam penataan dan pengaturan teknologi penangkapan ikan dengan menerapkan secara bertahap dan percluster.

Terkait pengaturan percluster, FNI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap mengatur dan membatasi dan mengawasi alat tangkap nelayan yang bisa menyebabkan over fishing (kelebihan penangkapan). Artinya, proses pelarangan, membatasi dan mengatur itu berdasarkan cluster bertujuan untuk mencegah terjadinya illegal fishing. Karena alat tangkap nelayan dimasing-masing daerah berbeda-berbeda dalam kategori Pukat Tarik dan Pukat Hela, sepeti di Pulau Jawa ada Cantrang, Pulau Sumbawa ada Gillnet dan Jala, daerah Bengkulu ada Terol dan Kepulauan Riau serta wilayah Banten sekitarnya.

FNI juga meminta pemerintah lebih fokus pada pemberian perlindungan terhadap hak-hak nelayan, seperti hak mendapat perlindungan hukum dilaut, program perlindungan nelayan melalui Bantuan asuransi nelayan. Keuntungan bagi nelayan antara lain, dibayarkan preminya oleh pemerintah pusat, memperoleh santunan baik karena kecelakaan atau kematian.
Selain itu FNI mendorong dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar terus menertibkan usaha Industri dalam proses pengurusan SIPI bagi nelayan dibawah kendali perusahaan yang sering bermasalah dari sisi pajak dan retribusinya, misalnya di Bali yang sering terjadi.

Ketua FNI juga meminta kepada nelayan Indonesia agar tetap dalam keadaan tenang, aman, damai disaat hadapi Pemilu (pilpres 2019) yang akan datang sehingga terciptanya demokrasi yang sehat.

“Kami menghimbau kepada nelayan diseluruh Indonesia atau masyarakat perikanan,  agar yang pertama berpartisipasi dalam pemilu 2019, yang kedua menjaga pemilu itu sendiri, yang ketiga menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat terutama diwilayah-wilayah pesisir, dan yang keempat adalah agar masyarakat perikanan dan nelayan seluruh Indonesia jangan cepat percaya terhadap hoax atau berita-berita bohong/berita-berita palsu. Sebaiknya jika menemukan berita-berita palsu (hoax) agar segera mengkonfirmasi kepada aparat-aparat Pemerintah”, tegas Ketua Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto di Rempoa, Jakarta (Minggu, 4/11/2018).

Berita Lainnya
Cawapres Ma’ruf Amin Mengaku Tetap Dekat dengan Habib Rizieq Shihab JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menampik jika hubungannya ...
HNW: Politik SARA Bisa Lahirkan Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Majelis Syura DPP PKS, Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahayanya poli...
Pemerintah Luncurkan Beasiswa Santri LPDP JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Agama Lukman Hakim ...
Bersama Nelayan Cirebon, Bara JP Siap Menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Kota Cirebon Y Pasomba men...
Zulkifli Ajak Relawan Hadapi Provokasi dengan Kampanye Cerdas PEKANBARU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Cawapres Sandiaga Uno melanjutkan ...
Kanal: Nasional