Loading...

Gatot Nurmantyo: Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI bertekad menutup celah korupsi di lingkungan TNI, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI saat berlangsungnya pembekalan para pejabat pengadaan barang dan jasa di unit operasi Mabes TNI, khususnya para pejabat yang telah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP) dan pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/10).

“Peran pengawasan dan pemeriksaan kepada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan dan pejabat penerima terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang-jasa secara konsisten guna menciptakan tata kelola yang baik dan bersih,” kata Gatot.

Panglima TNI menyampaikan bahwa, saat ini sedang kecenderungan di media mainstream nasional mengenai ketidakefektifan dan kebocoran keuangan negara yang paling besar adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa.

“Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Itjen TNI ditemukan hasil pengadaan yang terindikasi korupsi, pemborosan, ketidakefektifan, mark-up dan lain-lain yang saat ini sedang dalam proses hukum,” jelasnya.

Jajaran TNI semua harus berkomitmen untuk mengurangi, mencegah dan menutup celah korupsi di lingkungan TNI, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan Alutsista karena hal ini akan melemahkan kekuatan TNI dan menyengsarakan prajurit, tegas Panglima TNI.

Gatot Nurmantyo mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 beserta turunannya dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI telah mengatur prosedur yang benar dan merupakan landasan bagi TNI.

“Sesuai kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, agar mengutamakan pengadaan dari industri pertahanan dalam negeri, bila hal ini tidak memungkinkan boleh menggunakan pabrikan dari luar negeri, namun harus dengan persyaratan administrasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata mantan kepala staf TNI Angkatan Darat.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Jumat ini KPK Jadwalkan Ulang pemeriksaan Rommy JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Romah...
Gempa Bumi Berkekuatan 4,7 Magnitudo Guncang Pangandaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa Bumi berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. P...
Penyebar Konten Terorisme Diancam UU-ITE, PKS: Bersikap Bijaklah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menanggapi kejadian terorisme yang membunuh puluhan umat Islam yang sedang...
F-PKS Minta Kemenlu dan KBRI Lindungi WNI di Selandia Baru JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengutuk penembakan brutal kepada pulu...
Gempa 6,2 Magnitudo Guncang Talaud PALU, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa telah t...
Kanal: Nasional