Loading...

Gatot Nurmantyo: Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI bertekad menutup celah korupsi di lingkungan TNI, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI saat berlangsungnya pembekalan para pejabat pengadaan barang dan jasa di unit operasi Mabes TNI, khususnya para pejabat yang telah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP) dan pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/10).

“Peran pengawasan dan pemeriksaan kepada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan dan pejabat penerima terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang-jasa secara konsisten guna menciptakan tata kelola yang baik dan bersih,” kata Gatot.

Panglima TNI menyampaikan bahwa, saat ini sedang kecenderungan di media mainstream nasional mengenai ketidakefektifan dan kebocoran keuangan negara yang paling besar adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa.

“Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Itjen TNI ditemukan hasil pengadaan yang terindikasi korupsi, pemborosan, ketidakefektifan, mark-up dan lain-lain yang saat ini sedang dalam proses hukum,” jelasnya.

Jajaran TNI semua harus berkomitmen untuk mengurangi, mencegah dan menutup celah korupsi di lingkungan TNI, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan Alutsista karena hal ini akan melemahkan kekuatan TNI dan menyengsarakan prajurit, tegas Panglima TNI.

Gatot Nurmantyo mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 beserta turunannya dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI telah mengatur prosedur yang benar dan merupakan landasan bagi TNI.

“Sesuai kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, agar mengutamakan pengadaan dari industri pertahanan dalam negeri, bila hal ini tidak memungkinkan boleh menggunakan pabrikan dari luar negeri, namun harus dengan persyaratan administrasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata mantan kepala staf TNI Angkatan Darat.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Mendagri Optimis Pemilu 2019 Berlangsung Luber dan Jurdil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin bahwa Pemilu 2019 akan...
PKPU HI Raih Penghargaan ‘Moeslim Choice Award 2018’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PKPU Human Initiative (HI) memperoleh penghargaan anugerah Moeslim Choice...
Wiranto: Operasi Penyelamatan Korban KKB Terus Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), W...
Proyek Palapa Ring Terkendala Peristiwa Nduga JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengerjaan proyek jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring paket ...
Wapres: Elit Papua Harus Berperan Atasi Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejaba...
Kanal: Nasional