Loading...

Genjot Penerimaan Negara, Ini Pesan PKS Ke Presiden

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam mengingatkan, fokus pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara.

“Mesti diperhatikan kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN,” kata Ecky.

Hal itu, ujar dia, karena selama beberapa tahun terakhir, jumlah penerimaan negara selalu meleset dari target karena tidak tercapainya sasaran penerimaan pajak. Untuk itu, ia mengingatkan agar berbagai proyek pembangunan infrastruktur sedari awal sudah benar-benar matang baik dari aspek perencanaan maupun mitigasnya.

“Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi dengan matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui kerja sama pemerintah swasta maupun pinjaman oleh BUMN,” paparnya.

Ecky juga mengingatkan hal terpenting bahwa proyek infrastruktur juga sangat bergantung kepada kondisi makro di bidang ekonomi seperti realisasi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang ada, menurut dia, adalah hasil proyek infrastruktur tidak akan langsung berdampak secara langsung kepada pemanfaatan ekonomi secara optimal sementara pada saat ini, daya beli dan permintaan konsumsi warga cenderung melemah.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional