Loading...

Gerindra Dukung Polri Berantas Hoax

JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM , Meskipun partai Gerindra konsen terhadap upaya mengkritisi kinerja Pemerintahan Jokowi terutama dalam bidang ekonomi, namun dukungan terhadap Polri dalam memerangi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoax) tetap diberikan.

Dengan tegas, pendiri sekaligus praktisi hukum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang juga sebagai Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi Hukum, Habibburohman menyatakan dukungannya itu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (Jumat,112/10/2018).

“Betul,  kita sangat mendukung Polri dalam memberantas hoax. Saya sangat mendukung langkah Polri dalam mengantisipasi hoax,” tegas Habibburohman yang dahulu pernah aktif dalam gerakan advokasi serikat pekerja BUMN.

Selain dukungan penuh, ia juga mengkritisi langkah dan kinerja Polri.
Sebagai kader partai, dalam menyikapi hoax tentu ia menyampaikannya kepada masyarakat luas untuk menolak hoax. Terlebih dengan keluarnya rekomendasi Ijtima Ulama II, dimana didalamnya terdapat dua butir ajakan kepada masyarakat, yakni meminta masyatakat untuk menjadikan rumah sebagai posko (pemenangan pemilu) serta ajakan untuk  menggunakan handphone (hp) sebagai alat untuk melawan hoax dan sekaligus sebagai alat untuk perjuangan (kampanye).

“Jadi hp/smartphone ini, kita ingin masyarakat menggunakannya secara sehat dengan hanya untuk menyampaikan dan mendengarkan secara sehat perihal Prabowo atau konsentrasi pada strategi kemenangan kita,” jelas Habibburohman.

Langkah untuk menggunakan smartphone secara sehat itu diambilnya begitu mendapatkan saran dari rekan-rekannya yang duduk dibangku DPR. Menggunakan smartphone untuk menyampaikan strategi-strategi kampanye dinilai akan lebih efektif ketimbang menjelek-jelekkan pasangan lain, hoax, kisah mukidi, dan sebagainya.

“Kita ingin masyarakat lebih konsentrasi pada titik terlemah capres incumbent, seperti menyikapi masalah ekonomi dan dollar yang terus tinggi, serta harga-harga yang mahal, ” jelas Habibburohman.

Dengan fokus pada permasalahan ekonomi, maka menurutnya jika sekedar menanggapi hoax itu tidak akan berpengaruh, bahkan isu lain yang sebelumnya ada akan kabur. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempunyai motif untuk melakukan/menyebarkan hoax. Sebab menurutnya hoax tidak sehat bagi semua pihak. Terlebih Gerindra juga merasa turut menjadi korban hoax yang mayoritas ditujukan kepada capres yang diusungnya. Sehingga Gerindra berupaya untuk tidak memberi peluang lagi terhadap hoax.
Habiburohman juga memberi apresiasi positif bagi penyelenggara Polri untuk menindaklanjuti itu (hoax yang terjadi pada Gerindra). Tapi menurutnya sangatlah tidak fair apabila hoax yang menimpa pihaknya dibiarkan.
“Saya ingin aparat POLRI bisa bersikap netral. Sebab itu merupakan pilihan dalam menegakkan demokrasi.  Karena itu pula betul,  kita sangat mendukung Polri dalam memberantas hoax”, ujar Habiburohman, yang pada pileg mendatang juga mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari partai Gerindra dengan dapil Jakarta Timur.

Evaluasi Program Pemerintahan Jokowi

Dalam satu periode kepemerintahan Joko Widodo dalam kacamata oposisi tentu lebih memberikan kritikan pada program dan kinerja pemerintah. Dibidang infrastruktur misalnya dan kestabilan rupiah terhadap dollar misalnya.
” Kita senang ada tol, tapi apakah pembangunan tol itu bermanfaat? Apalagi dibangun dengan hasil utang, apakah nantinya rakyat tidak harus menanggung beban utang tersebut dan apakah kebijakan itu relevan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat ?”, ungkapnya.

Soal pembangunan yang dikatakan terkonsentrasi pada pembangunan Indonesia bagian timur hingga pembangunan jembatan di selat Sunda. Menurutnya Sumatra dengan 20% populasi, sedangkan Papua dan Kalimantan belum mencapai populasi sebesar  itu. Maka kalau Pemerintah mengerjakan proyek Indonesia timur dengan membatalkan proyek pembangunan jembatan selat Sunda sangat tidak masuk akal. Sebab jika antri dikawasan itu bisa berjam-jam lamanya, apalagi saat Idul Fitri, kita tetap hargai cuma dengan masukan kritisi. Jalan raya Papua dan sebagainya tidak bisa  dipertentangkan dengan timur dan barat sebab kami yang  tinggal di Sumatra juga masih hidup dengan keterbatasan.

Aduan semacam itu ia peroleh ketika terjun ke masyarakat, dan sering mendapat aduan pembangunan segala macam tapi kesejahteraan gagal. Ini berarti visi- misi dan program pemerintah yang seharusnya dijalankan dalam 5 tahun (1 periode) sudah bisa dirasakan masyarakat, bukan untuk dua periode (baru bisa dirasakan). Ini berarti kita belum bisa merasakan kesejahteraan yang paling jelas dan pengangguran yang belum juga berkurang. Dengan patokan penghasilan sebesar Rp 401.220,-/keluarga dalam satu bulan sebagai batas kemiskinan, maka kalau angka kemiskinan dibuat kecil realnya tidak seperti itu. Oleh sebab itu, kartu-kartu yang dibuat Pemerintah, seperri Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan lain-lain tentu bermanfaat hanya saja terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat ia mengambil contoh pada pasien yang biasanya harus menjalani terapi tigakali dalam sebulan tapi dibatasi hanya bisa sekali dalam sebulan. Belum lagi ongkos transportasi yang harus dikeluarkan untuk menuju puskesmas atai rumah sakit rujukan. Disisi lain birokarasi penggunaan fasilitas kesehatan masih rumit dan mahal.
Secara umum dibidang ekonomi, Gerindra pesimis terhadap kestabilan ekonomi yang bisa terwujud disisa Pemerintahan Jokowi.
“Kita tentunya ingin harga stabil dan terjangkau, serta lapangan pekerjaan yang tersedia, dan ini tentunya jika prabowo jadi Presiden dan kalau saya terpilih menjadi aggota DPR RI”, ujar Habibburohman menutup pembicaraannya sebelum mengikuti rapat di Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di jl. HOS. Tjokroaminoto No. 62A, Menteng- Jakarta Pusat (Jumat, 12/10/2018).

Berita Lainnya
Jusuf Kalla Terima Penghargaan dari Muhammadiyah SOLO, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menerima penghargaan Muham...
PKS Minta Kartu Nikah Dibatalkan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta Kementerian Agama membatalkan ...
Kelompok Cipayung Plus Bantah Isu Dukung Jokowi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Para Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus memba...
10 Pemerhati Anak Terima Penghargaan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Nasional Perlindungan Anak pada Minggu memberikan penghargaan kepad...
BMKG: Hujan Ekstrim Berpotensi Terjadi hingga Desember BOGOR, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor...
Kanal: Nasional