Loading...

Gonjang-Ganjing Politik Koalisi, Situs Resmi PKS Diretas

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Situs web resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diretas. Peretasan terjadi di tengah situasi kisruh antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra soal sebutan Jenderal Kardus.

Gonjang ganjing politik seputar koalisi yang ingin mengganti Presiden 2019 terus berlanjut. Setelah tadi malam terjadi kekisruhan karena politisi Partai Demokrat Andi Arief yang marah pada Prabowo dan menyebutnya sebagai Jenderal kardus, pagi ini kekisruhan berlanjut dengan diretasnya akun milik Partai Keadilan Sosial.

Kasus peretasan itu baru diketahui publik pagi tadi, Kamis, 9 Agustus 2018. Admin Dewan Pimpinan Pusat PKS kemudian mengunggah melalui akun @PKSejahtera, dan membenarkan terjadinya peretasan terbuat. Melalui akun tersebut, DPP PKS mengakui adanya peretasan itu.

Menjawab pertanyaan warganet soal peretasan, admin menulis, “Iya benar, sedang dalam penanganan. Ada pihak tidak bertanggungjawab yang ingin mencederai semangat berdemokrasi kita dengan cara yang kotor. Semoga kita semua tidak terpancing dengan provokasi semacam ini.”

Partai Keadilan Sejahtera, bersama Partai Amanat Nasional hingga saat ini dianggap masih berada dalam barisan koalisi Partai Demokrat dan Gerindra. Namun keempat partai belum berhasil menyepakati, siapa calon wakil presiden yang akan dipilih untuk menjadi wakil Prabowo Subianto.

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional