Loading...

Gubernur DKI Didesak Evaluasi Kebijakan Wali Kota Jakarta Timur

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Generasi Muda Anti Korupsi (GEMAKSI) menjelaskan sengketa Gedung Cawang Kencana belum ada keputusan pengadilan, namun Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana telah mengeluarkan instruksi untuk pengosongan terhadap gedung tersebut. Hal itu absurd dalam sistem hukum sehingga melahirkan kontradiksi sebagai negara hukum.

“Ironis, pejabat publik tidak menghormati dan menghargai proses hukum di pengadilan, karena tidak menjiwai negara hukum, tetapi menjiwai negara kekuasaan. Itu, merusak demokrasi yang sedang dibangun saat ini,” kecam Sekretaris Umum GEMAKSI, Suparman dalam siaran rilis yang diterima tajuktimur.com, Sabtu (29/4) kemarin.

Untuk menjaga dan melindungi demokrasi dan negara hukum, Suparman berharap agar Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta melakukan supervisi terkait sengketa Gedung Cawang Kencana supaya tidak melahirkan negara kekuasaan berdampak negatif terhadap demokrasi yang dianut kedepannya.

“Sikap yang dilakukan Walikota Jakarta Timur tak mencerminkan penyelenggara negara taat proses hukum, melainkan penyelenggara negara melawan proses hukum. Hal itu, tinta merah dalam kehidupan berdemokrasi,” tegas aktivis HMI (MPO) tersebut.

Demi demokrasi dan negara hukum, Anies perlu mengevaluasi kebijakan yang dilakukan Walikota Jakarta Timur terkait intruksi pengosongan Gedung Cawang Kencana. “Bila perlu pecat Walikota Jakarta Timur.” pintanya.

 

ARUN Siap Lawan Penggusuran Paksa 

Bila tetap dilakukan pengosongan paksa tanpa perintah pengadilan, maka kami akan lawan,” kata Ketua DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Effendi Nurlette.

Rencananya, Senin (30/4), Walikota Jakarta Timur akan mengerahkan Satpol PP untuk melakukan pengosongan Gedung Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo, Kramat Jati.

Menurut Effendi, pengosongan tanpa perintah pengadilan adalah pembangkangan hukum.

“Walikota Jakarta Timur telah melakukan pembangkangan hukum bila tetap melakukan pengosongan,” jelasnya.

Menurutnya, ribuan kader ARUN saat ini sedang bergerak menuju Jakarta untuk melakukan perlawanan atas sikap arogansi Walikota Jakarta Timur yang tidak taat hukum.

“Kader ARUN yang datang ke Jakarta adalah pasukan berani mati. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.” kata Effendi.

Berita Lainnya
Bakamla RI Terima Kunjungan Kerja Sekretariat Keamanan Nasional Jepang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi Sekretariat Keamanan Nasional Jepang (Japan's National Security S...
Tercecernya KTP Elektronik Timbulkan Kecurigaan Publik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik, men...
JK: Pendekatan Politik dan Ekonomi sudah Dijalankan untuk Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan pendekatan secara politik dan ekon...
Peneliti LIPI Usulkan Pemilu di Papua Ditunda JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermaw...
Menko Polhukam Tegaskan Operasi Penyelamatan di Nduga, Papua Masih Terus Dilakukan JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan s...
Kanal: Nasional