Loading...

ICW: 215 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Korupsi Sepanjang 2010-2017

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat 215 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu 2010-2017.

Kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perizinan, hingga suap penanganan perkara.

Menurut peneliti ICW Donal Fariz, angka menunjukkan di tengah suburnya demokrasi, Indonesia masih diselimuti persoalan korupsi.

“Berdasarkan hasil studi ICW, persoalan tersebut tidak lepas dari mahalnya ongkos pemilu,” ujar Donal dalam diskusi Outlook Korupsi Politik 2018 di Jakarta, Kamis (11/1) kemarin.

Donal mengatakan, salah satu ongkos termahal dalam pemilu adalah mahar politik antara calon kepala daerah dengan partai politik (parpol).

“Kalau ditanya soal jual beli pencalonan, parpol selalu menjawab tidak. Tapi ada calon kepala daerah mengaku diminta Rp20 miliar oleh parpol,” beber Donal.

Persoalanya, lanjut Donal, kasus ini jarang terungkap karena calon kepala daerah tidak mau melapor mengenai praktik jual beli ini.

“Alasannya, akan merusak lobi pencalonan. Ini masalah krusial dalam demokrasi kita,” terang Donal.

ICW memprediksi kasus korupsi yang membelit kepala daerah akan terulang pada tahun 2018. Apalagi, pilkada serentak digelar di 171 daerah.

“Meskipun mendapatkan dana APBN, kampanye nyatanya tetap membutuhkan biaya tinggi seperti terlihat dalam Pilkada DKI 2017,” jelas Donal.

Saat itu, ungkap Donal, pasangan Anies-Sandi menghabiskan dana Rp85,4 miliar, sedangkan dana kampanye pasangan Ahok-Djarot menelan Rp82,4 miliar.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional