Loading...

ICW Mencatat 30 Kepala Daerah Tersangka Korupsi di 2017

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2017, terdapat 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati dan lima wali kota/wakil wali kota menjadi tersangka kasus korupsi.

ICW dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin, menyatakan berdasarkan temuan utama pemantauan penanganan kasus korupsi sepanjang 2017 yang ditangani oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian), 30 kepala daerah itu terlibat dalam 29 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp231 miliar dan nilai suap Rp41 miliar.

Korupsi kepala daerah itu terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya. Dari semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan dan 8 kasus oleh Kepolisian.

Sepanjang 2017, secara keseluruhan terdapat 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun dan suap Rp211 miliar. Jumlah tersangka mencapai 1.298 orang.

Dibanding dengan 2016, penanganan kasus korupsi di 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara.

Pada 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp1,5 triliun dan naik menjadi Rp6,5 triliun pada 2017.

Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (Kasus KTP elektronik), Kepolisian (Kasus TPPI) dan Kejaksaan.

ICW menduga maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah, dilakukan untuk biaya kampanye yang membutuhkan dana sangat besar.

Selain itu kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis dengan mudah dialihkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon.

Untuk itu, ICW merekomendasikan perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD.

Hal itu dipandnag penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik.

Selain itu, kepala daerah yang akan mencalonkan kembali perlu untuk menekan biaya kampanye agar meminimalisir konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan.

(as)

Berita Lainnya
Sandiaga: Kami Berkomitmen untuk tidak Mengambil Gaji se-rupiah pun JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno me...
Aa Gym: Prabowo-Sandi Pilihan Hati JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - KH Abdullah Gymanstiar memberikan dukungan untuk capres dan cawapres nomor...
Lembaga Penyiaran Diminta Ikuti Aturan Main di Masa Tenang Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Memasuki hari masa tenang Pemilu 2019, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) me...
Habib Rizieq Shihab Sampaikan 10 Alasan Prabowo-Sandi Disambut Rakyat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) menyampaika...
Massa Pendukung 02 Siap #PutihkanGBK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalulintas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pihak kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) untuk menghindari...
Kanal: Nasional