Loading...

Idrus Marham Resmi Ditahan KPK

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1

“Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di K4 (di belakang gedung Merah Putih KPK),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK pada Jumat memeriksa Idrus dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

Seusai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam, Idrus menyatakan akan menghormati proses penyidikan terhadap dirinya di KPK.

“Jadi gini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada,” kata Idrus yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Sebelumnya, Idrus telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/8).

“Saya tahu setelah jadi saksi, setelah jadi saksi tersangka, tersangka pasti ada penahanan dan saya sudah katakan semua saya ikuti tahapan-tahapan ini dan semua saya hormati semua langkah-langkah yang diambil yang diambil,” ucap Idrus.

Idrus diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari Eni sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan Johannes bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johannes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tersangka Eni juga diketahui telah mengembalikan uang Rp500 juta kepada penyidik KPK.

Berita Lainnya
Gerindra Dukung Polri Berantas Hoax JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM , Meskipun partai Gerindra konsen terhadap upaya mengkritisi kinerja Pemerintahan Jokowi terutama dalam bidang ekonomi, namun dukungan terhadap Pol...
Partai Demokrat Optimistis Raih 15 Persen Kursi DPR RI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa partainya optimistis meraih 15 persen kursi DPR RI atau sekit...
Ganjil Genap Diperpanjang Hingga Akhir Tahun, Ini Empat Rute Alternatifnya JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Perhubungan DKI menyiapkan empat rute alternatif yang bisa dipakai pengguna jalan untuk menghindari penerapan aturan ganjil genap di jalan...
Mulai Hari Ini, Ganjil Genap Berlaku Pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemberlakuan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun 2018. “Mulai hari Senin (15/10), kebij...
Sohibul Iman: Banyak Pihak Ingin PKS Nangis Bombay DEPOK, TAJUKTIMUR.COM - Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan, jelang Pemilu 2019 selalu ada provokasi-provokasi terhadap para kadernya. Hal itu juga memang menandakan ...
Kanal: Nasional