Loading...

INDEF: Pemerintahan Jokowi-JK Belum Optimal Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK untuk lebih memperhatikan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas di sisa pemerintahannya yang tinggal dua tahun lagi.

Hasil kajian INDEF tentang “Kinerja Penciptaan Lapangan Kerja Tiga Pemerintahan”  yang dirilis Selasa (20/2/2018) di kantor INDEF Jakarta menunjukkan, penciptaan lapangan kerja selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK belum optimal.

“Kajian ini menggunakan dua indikator, yaitu rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja, dan rasio penciptaan kerja (RPK) di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla, pemerintahan SBY-Boediono, dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,” jelas Ekonom Senior INDEF Dradjad Wibowo.

“Dari dua indikator itu, kinerja pemerintahan Jokowi-JK lebih rendah dibandingkan pada masa SBY-Boediono, tapi lebih baik dibandingkan pada masa SBY-JK,” sambung Dradjad.

Rata-rata pertambahan penduduk bekerja era Jokowi-JK , menurut hasil kajian INDEF, sebanyak 2.127.211 penduduk per tahun. Sedangkan di era SBY-Boediono sebanyak 2.868.457 penduduk per tahun.  Sementara rasio penciptaan kerja di era Jokowi-JK sebesar 426.297 penduduk per 1 persen pertumbuhan ekonomi, dan di era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk.

Meski demikian, di era Jokowi-JK penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan di sektor jasa perdagangan dan transportasi, terutama transportasi online, termasuk di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan.

“Sektor perdagangan, restoran, jasa akomodasi  merupakan sektor yang paling tinggi kinerja penciptaan lapangan kerjanya. Rata-rata pertambahan penduduk bekerja di sektor ini sebanyak 1.106.590 penduduk pertahun, yang dipacu oleh pertumbuhan e-commerce di Indonesia,” jelas peneliti INDEF lainnya, Andry Satrio Nugroho.

“Di sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi berhasil memberikan tambahan 169.137 penduduk bekerja per tahun, termasuk di dalamnya penambahan lapangan kerja dari sektor transportasi online,” sambung Andry.

INDEF dalam hasil kajiannya menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK masih bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia melalui pelatihan kejuruan atau vocational training, agar lebih banyak pekerja terampil yang terserap di lapangan pekerjaan.

(fr)

Berita Lainnya
Pemprov DKI Antisipasi KLB DBD JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakar...
Presiden Tegaskan Pentingnya Nurani dalam Berpolitik KARAWANG, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara p...
Kemenhub Upayakan Tarif Angkutan Transportasi Tidak Mengalami Peningkatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sabtu (19/1), mendengarkan...
Pemkot Depok Telah Berikan Santunan Kematian Rp 3,2 Miliar DEPOK, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memberikan santun...
Pakar Hukum: Pembebasan Baasyir Bisa Kacaukan Sistem Hukum JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pembe...
Kanal: Nasional