Loading...

Indonesia Sepakat Tukar Data Pajak dengan Amerika

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyepakati perjanjian pertukaran data dengan otoritas Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).

Keterangan pers Humas DJP, Senin, mengungkapkan penandatanganan perjanjian Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR) ini membuat otoritas kedua negara bisa saling bertukar Laporan Per Negara secara periodik.

Pertukaran Laporan Per Negara adalah bagian dari Aksi BEPS 13, yang merupakan salah satu dari empat aksi minimum yang wajib diterapkan bagi yurisdiksi yang berkomitmen menerapkan BEPS Project yang dikeluarkan G20 dan OECD.

Secara multilateral, Indonesia telah lebih dulu menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on CBCR pada 26 Januari 2017, yang saat ini telah disepakati oleh 69 negara atau yurisdiksi

Sedangkan jumlah negara yang telah memiliki Qualifying Competent Authority Agreement untuk pertukaran Laporan per Negara dengan Indonesia adalah 52 negara atau yurisdiksi. Amerika Serikat tidak menandatangani MCAA on CBCR, sehingga pertukaran Laporan per Negara dengan negara ini dilaksanakan secara bilateral berdasarkan BCAA on CBCR yang ditempuh di sela-sela 29th Meeting of the Peer Review Group (PRG Meeting), antara Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service, Theodore Setzer.

Pertemuan PRG ini dilaksanakan oleh The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) di Vaduz, Liechtenstein.

PRG Meeting merupakan sidang penentuan nilai negara atau yurisdiksi anggota Global Forum dalam rangka Second Round Review on Exchange of Information on Request (Peer Review), yaitu proses penilaian kepatuhan terhadap standar keterbukaan dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan yang dilakukan berdasarkan permintaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang disidang dengan proses penilaian yang dilakukan antara lain kesiapan perangkat hukum yang dimiliki untuk mendukung keterbukaan dan pertukaran informasi pada periode Juli 2014 sampai Juni 2017.

Berita Lainnya
Gunung Anak Krakatau alami 49 kegempaan Letusan BANDARLAMPUNG, TAJUKTIMUR.COM - Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sepanjang Kamis (18/10) hingga Jumat dini hari mengalami ...
Heli MI-8 Lakukan ‘Water-Bombing’ Wilayah Terdampak Likuifaksi Sulteng PALU, TAJUKTIMUR.COM – Helikopter MI-8 mulai melakukan kegiatan water-bombing atau pengemboman material disinfektan di wilayah terdampak likuifaksi, seperti Petobo, Balar...
Iklan Rekening Dianggap Curi Start Kampanye, Ini Komentar Erick Thohir JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menanggapi soal adanya dugaan pelanggaran kampanye dalam pemasangan iklan berisi nomor reken...
Istri Meninggal Dunia Saat Suami Tunaikan Tugas SAR di Palu PALU, TAJUKTIMUR.COM — Alfrits Rottie, anggota Basarnas Gorontalo sedang sibuk melakukan misi kemanusiaan terhadap korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, tiba-...
Ketika Suara Kaum Ibu Menjadi Kekuatan Politik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tingginya tingkat populasi (jumlah) kaum perempuan di Indonesia ternyata menjadi target tersendiri dalam dunia politik terutama saat pilpres. Ta...
Kanal: Nasional