Loading...

Indonesia Sepakat Tukar Data Pajak dengan Amerika

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyepakati perjanjian pertukaran data dengan otoritas Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).

Keterangan pers Humas DJP, Senin, mengungkapkan penandatanganan perjanjian Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR) ini membuat otoritas kedua negara bisa saling bertukar Laporan Per Negara secara periodik.

Pertukaran Laporan Per Negara adalah bagian dari Aksi BEPS 13, yang merupakan salah satu dari empat aksi minimum yang wajib diterapkan bagi yurisdiksi yang berkomitmen menerapkan BEPS Project yang dikeluarkan G20 dan OECD.

Secara multilateral, Indonesia telah lebih dulu menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on CBCR pada 26 Januari 2017, yang saat ini telah disepakati oleh 69 negara atau yurisdiksi

Sedangkan jumlah negara yang telah memiliki Qualifying Competent Authority Agreement untuk pertukaran Laporan per Negara dengan Indonesia adalah 52 negara atau yurisdiksi. Amerika Serikat tidak menandatangani MCAA on CBCR, sehingga pertukaran Laporan per Negara dengan negara ini dilaksanakan secara bilateral berdasarkan BCAA on CBCR yang ditempuh di sela-sela 29th Meeting of the Peer Review Group (PRG Meeting), antara Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service, Theodore Setzer.

Pertemuan PRG ini dilaksanakan oleh The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) di Vaduz, Liechtenstein.

PRG Meeting merupakan sidang penentuan nilai negara atau yurisdiksi anggota Global Forum dalam rangka Second Round Review on Exchange of Information on Request (Peer Review), yaitu proses penilaian kepatuhan terhadap standar keterbukaan dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan yang dilakukan berdasarkan permintaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang disidang dengan proses penilaian yang dilakukan antara lain kesiapan perangkat hukum yang dimiliki untuk mendukung keterbukaan dan pertukaran informasi pada periode Juli 2014 sampai Juni 2017.

Berita Lainnya
Artis Inneke Koesherawati Diamankan KPK JAKARTA, -TAJUKTIMUR.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan artis Inneke Koesherawati, istri terpidana perkara korupsi, Fahmi Dar...
Ciptakan Kebersamaan dan Integritas, TNI-Wartawan Outbond Bersama BOGOR, TAJUKTIMUR.COM - TNI bersama Wartawan lakukan outbond yang diselenggarakan sebagai upaya untuk menjaga dan menciptakan kebersamaan serta integr...
Aturan Listrik Surya Atap Bakal Segera Diterbitkan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal segera menerbitkan aturan atau regulasi terkait pemasangan Pembangki...
Negara Anggota FAO Apresiasi Kebijakan Indonesia di Bidang Kehutanan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Demi menjaga kemaslahatan umat manusia, PBB telah mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkela...
Pemerintah Ajukan Geopark Maros ke Unesco JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Kementerian Pariwisata akan mengajukan Geopark Maros ke UNESCO sebagai taman bumi kelas dunia atau UNESCO Global Geopark. ...
Kanal: Nasional