Loading...

Ini Arahan Presiden Jokowi Soal Densus Tipikor ke Kapolri

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (24/10) kemarin mengaku diberi beberapa arahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor. Intinya, Presiden meminta pembentukan Densus untuk dikaji secara matang dulu.

“Betul-betul matang baik dari segi internal, bagaimana sistem rekrutmennya, karena otomatis nanti ada rekrutmen dengan open bidding (Lelang jabatan), arahan beliau kalau bisa open bidding di kalangan Polri,” jelas Tito usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI.

Tujuan dari lelang jabatan ini adalah terpilihnya orang-orang dengan integritas serta standar yang tinggi. Tak hanya itu, standar operasional prosedural (SOP) Densus Tipikor harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sistem yang bersih, minim pelanggaran, dan memiliki reputasi yang yang baik.

“Dan beliau juga menghendaki agar diatur lagi, dipelajari lagi secara detail, bagaimana hubungan tata cara kerjanya dalam internal Polri, hubungan tata cara kerja ke eksternal, terutama bagaimana hubungan ke KPK, bagaimana hubungan dengan Kejaksaan,”

“Jadi intinya bahwa inti yang paling penting bahwa beliau minta dikaji kembali dan sementara pembentukan, peningkatan sebetulnya dari Direktorat Tipikor menjadi Densus Tipikor ditunda,” tegas jenderal bintang empat ini.

Sementara itu menurut anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, tidak menjadi masalah jika pemerintah menunda pembentukan Densus Tipikor. Sebab, dengan waktu yang ada, kajian mendalam soal Densus akan mengasilkan kerja yang efektif dalam memberantas korupsi.

“Jadi ini kan sebetulnya semangatnya menghadirkan kerja pemberantasan korupsi yang lebih menggigit, tidak hanya KPK. Tetapi masyarakat belum mendapat gambaran soal SDM, organisasinya, personel, prosedur tetapnya dan sebagainya. Yang kami pahami pemerintah menunda dalam arti dilakukan pengkajian,” kata dia.

Politisi PPP ini meyakini, tidak ada semangat menghambat dari pemerintah dalam menunda pembentukan Densus Tipikor. Sebab sebuah unit baru perlu konsep yang matang untuk dibentuk.

“Itu menurut saya diperlukan kajian karena berhubungan dengan anggaran. Bukan penundaan, tapi dimatangkan sampai konsepnya siap. Menurut saya kalau tahun depan konsepnya siap dan lebih jelas bentuknya seperti apa ya kita diskusikan lagi seperti apa,” terang dia.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan untuk Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka Daftar Pemilih T...
Polisi Tangkap Perusak Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru PEKANBARU, TAJUKTIMUR.COM - Polisi telah menangkap seorang terduga perusak atribut Partai Demokrat d...
Kapendam Cendrawasih: Situasi Nduga Berangsur Normal JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, mene...
SBY Sayangkan Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru RIAU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan perusa...
Bawaslu Catat 192.129 Laporan dan Pelanggaran Kampanye JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan dan menerima setidaknya 19...
Kanal: Nasional