Loading...

Ini Daftar Pulau Reklamasi yang Izinnya Dicabut

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Gubernur DKI Jakarta menyatakan secara resmi mencabut 13 pulau reklamasi yang sudah mendapaptan izin.

“Pencabutan ini sudah melalui verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta sesuai dengan Pergub Nomor 58 tahun 2018. Badan itu dibentuk sebagai bagian dari amanat Kepres nomor 52 tahun 1995,” kata Anies, Rabu (26/9).

Ketiga belas pulau yang dicabut izinnya adalah pulau A, pulau B dan pulau E, yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah.

Kemudian, pulau I, pulau J, dan pulau K yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Lalu, pulau M yang izinnya dipegang oleh PT Manggala Krida Yudha. Pulau O dan F yang izinnya dipegang oleh PT Jakarta Propertindo.

Pulau P dan Q izinnya dipegang oleh PT KEK Marunda Jakarta. Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah dan pulau I oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi.

Berikut daftar izin reklamasi yang dicabut:

1. Keputusan Gubernur No.1409 tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi (Pulau F, H dan I).

2. Keputusan Gubernur No.1410 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Pulau K).

3. Surat Gubernur No. 1037/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2 (Pulau P dan Pulau Q)

4. Surat Gubernur No. 1038/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 (Pulau O)

5. Surat Gubernur No. 1039/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1289/-1.794.2 (Pulau A dan B)

6. Surat Gubernur No. 1040/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 (Pulau M)

7. Surat Gubernur No. 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2 (Pulau I, J dan L)

8. Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016.

Berita Lainnya
Gunung Kembang Wonosobo jadi Sentra Bawang Putih Nasional WONOSOBO, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Pertanian mendorong munculnya sentra baru baik di Jawa maupun...
Kiai Ma’ruf Percaya Jokowi Masih Dipercaya Masyarakat LEBAK, TAJUKTIMUR.COM - KH Ma'ruf Amin mengatakan program dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) s...
Sandiaga: Kegiatan Religi Bangkitkan Ekonomi Umat MAGELANG, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno ikut mengikuti...
Presiden Resmikan Masjid dan Muktamar Pelajar Muhammadiyah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan meresmikan masjid kampus Sekolah Tingg...
Warga Diimbau Tidak Buang Sampah ke Kali JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengimbau warga agar...
Kanal: Nasional