Loading...

Ini Indikator Pengentasan Kemiskinan Menurut Indef

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Peningkatan daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator yang paling umum untuk mengukur efektivitas program pengentasan kemiskinan, kata pengamat dari Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati.

“Indikatornya adalah daya belinya naik, pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat,” kata Enny di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ujar dia, efektivitas kebijakan pengentasan dari kemiskinan juga dapat dilihat dari terciptanya lapangan pekerjaan guna memberdayakan warga ekonomi marjinal.

Enny berpendapat bahwa dengan banyaknya alokasi yang dikucurkan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan seharusnya bisa mengangkat banyak warga dari kondisi kemiskinan, tetapi pada saat ini belum signifikan bila dilihat dari proporsi seluruh populasi Nusantara.

Ia juga menyoroti garis kemiskinan yang menjadi standar BPS karena dinilai tidak selaras dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mengingatkan agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga harus benar-benar memikirkan dampaknya agar daya beli warga di tanah air selalu dijaga.

“Daya beli masyarakat harus dijaga, dan terus dikawal, agar konsumsi publik tetap terjaga sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi negara,” kata Herman Khaeron.

Menurut Herman, konsistensi dalam menjaga daya beli juga berarti bahwa setiap kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak penting dan meluas kepada masyarakat harus dapat diintervensi dengan anggaran pemerintah.

Politikus dari Partai Demokrat itu memaparkan bahwa langkah intervensi pemerintah dapat dilaksanakan antara lain melalui pengucuran subsidi, seperti subsidi untuk BBM.

Oleh karena itu, permasalahan seperti kenaikan harga BBM yang ditanggung oleh pemerintah seharusnya juga dapat diintervensi oleh anggaran pemerintah melalui APBN.

Sebagaimana diberitakan, kebijakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat berfokus untuk meningkatkan dan menjaga daya beli kalangan pekerja agar peningkatan upah yang mereka terima tidak tergerus dengan tingkat inflasi pada waktu bersamaan.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di Jakarta, Senin (25/6), menyatakan bahwa upah nominal harian buruh bangunan pada Mei 2018 naik 0,14 persen dibandingkan dengan upah April 2018, yaitu dari Rp85.983 menjadi Rp86.104 per hari, sedangkan upah riil mengalami penurunan sebesar 0,07 persen.

Upah nominal buruh atau pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan.

Sedangkan upah riil adalah perbandingan antara upah nominal dengan indeks konsumsi rumah tangga.

Dengan demikian, bila upah riil buruh bangunan mengalami penurunan, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan upah nominal yang mereka terima ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sehari-hari mereka.

Berita Lainnya
Santri Pondok Tahfiz Baiturrahim Kolaka Juara II MHQ Tingkat ASEAN KOLAKA, TAJUKTIMUR.COM - Santri Pondok Tahfiz Baiturrahim Kolaka, Sulawesi Tenggara Inggit Rahma Sar...
Klarifikasi Tiga Isu di Media, PP Muhammadiyah undang Dubes Arab Saudi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi ...
Ini Harapan Gubernur DKI kepada 225 Pejabat Administrator dan Pengawas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan 225 administrator dan pen...
Pejaten Village Terbakar, 14 Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Api JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 14 unit pemadam kebakaran (damkar) Jakarta Selatan dikerahkan unt...
Ma’ruf Amin: Pembangunan Ekonomi harus dimulai dari Umat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan pembangunan ekonomi seharus...
Kanal: Nasional