Loading...

Jika Masih Ketua MK, Jimly akan Kabulkan Gugatan PT Presiden

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COMM — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengibaratkan presidential threshold (PT) alias ambang batas pencapresan dengan level hukum dalam Islam. Berstatus makruh, lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan.

“Bagi saya masuk akal saja angka 20 persen ini dievaluasi. Saya kan sudah mengatakan angka 20 persen ini makruh, cuma saya belum berani bilang haram,” kata Jimly dalam siaran persnya, Sabtu (14/7).

Jimly berharap, pihak pemohon bisa mendapatkan fakta-fakta baru bahwa PT 20 persen tersebut terbukti menghambat demokrasi. Jimly berkelakar, jika ia masih menjabat hakim MK, maka dia akan mengabulkan gugatan para pemohon.

“Kalau saya hakimnya, saya kabulkan ini. Cuma kan saya sudah pensiun,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Jimly dalam diskusi bulanan Policy Centre (Polcen) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Berita Lainnya
Penolakan Perda Syari’ah Merupakan Sikap Politik PSI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Keputusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak Perda Syariah da...
Romahurmuziy: PPP Wajib Perjuangkan UU dan Perda Syariah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menegaskan partainya mempunyai perhatian bes...
98 Korban Lion Air JT 610 Teridentifikasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 98 orang dari total 189 penumpang dan awak pesawat Lion Air JT 61...
Mendagri Bolehkan Kepala Daerah Terlibat Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah u...
KPU Berkomitmen Wujudkan Pemilu yang Berintegritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk mewujudkanpemilihan umum yan...
Kanal: Nasional