Loading...

Jokowi: Payung Hukum Dana Kelurahan UU-APBN

TANGERANG, TAJUKTIMUR.COM – Presiden Joko Widodo menjawab soal landasan hukum terkait program dana kelurahan yang sebelumnya diusulkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

“Payung hukumnya nanti kalau sudah disetujui oleh DPR, artinya payung hukumnya APBN, Undang-Undang APBN,” tandas Presiden selepas menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 di Tangerang, Banten, Rabu, 24 Oktober 2018.

Dirinya mengingatkan bahwa program ini adalah program prorakyat yang semestinya didukung oleh seluruh pihak. Ia pun meminta agar hal ini tidak terus dijadikan polemik berkepanjangan.

“Ini komitmen pemerintah untuk rakyat. Yang prorakyat seperti ini kok malah diurus-urus. Yang tidak efisien, gampang diselewengkan, itu yang diurus,” imbuh Kepala Negara, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua APEKSI 2016-2020, Airin Rachmi Diany, yang juga Wali Kota Tangerang Selatan menjelaskan soal awal mula usulan soal dana kelurahan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo oleh APEKSI. Ia mengatakan bahwa masyarakat bertanya-tanya soal alokasi dana yang diberikan kepada desa, namun tidak untuk kelurahan. Keluhan tersebut kemudian disampaikan kepada para lurah sehingga sampai kepada Presiden.

“Contoh misalnya di Kota Banjar itu ada desa, di kabupaten juga ada kelurahan. Jadi masyarakat bertanya, kenapa desa dapat tapi kelurahan tidak? Ini disampaikan kepada para lurah. Dari lurah disampaikan kepada kami. Memang kita juga harus melihat bahwa desa dan kelurahan sama masyarakatnya. Kompleksitas persoalan pun juga sama,” jelas Presiden.

Untuk diketahui, sebelumnya usulan mengenai dana kelurahan ini disampaikan oleh APEKSI saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada 23 Juli 2018. Menurut APEKSI, persoalan di perkotaan juga sangat kompleks yang menuntut adanya alokasi dana bagi penyelesaian masalah yang ada

Berita Lainnya
98 Korban Lion Air JT 610 Teridentifikasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 98 orang dari total 189 penumpang dan awak pesawat Lion Air JT 61...
Mendagri Bolehkan Kepala Daerah Terlibat Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah u...
KPU Berkomitmen Wujudkan Pemilu yang Berintegritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk mewujudkanpemilihan umum yan...
KPU Hemat Rp548 Miliar dalam Pengadaan Logistik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan KPU RI berha...
Inilah Daftar UMP 2019 di 33 Provinsi di Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pada tahun 2019 mendatang, Upah Minimum Provinsi (UMP) akan naik sebesar 8...
Kanal: Nasional