Loading...

Program KIP, KIS, dan KKS Mampu Tekan Inflasi Saat Rupiah Terpuruk

JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM –
Langkah Pemerintah yang mengeluarkan berbagai kebijakan kesejahteraan masyarakat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan program Beras Sejahtera dapat menjaga kestabilan daya beli masyarakat ditengah hantaman kurs dollar Amerika yang terus menguat terhadap Rupiah.

Pernyataan ini disampaikan oleh pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta Jumat petang (28/09/2018).

Menurutnya meski sumber dana yang digunakan berasal dari Bank Dunia (World Bank), namun pada hakekatnya kebijakan pemerintahan Jokowi dibidang kesejahteraan rakyat tersebut sesungguhnya bisa membuat inflasi terkendali, yakni berada pada kisaran 3,2.

Ichsan menambahkan inflasi semakin lebih terkendali terutama dengan adanya transfer daerah dan dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk menjaga kesejahteraan kehidupan masyarakat saat ini.
“Kartu-kartu itulah (KJP, KIP,KIS, dsb) yang sesungguhnya membuat inflasi jadi terkendali, apalagi dengan adanya transfer daerah semakin membuat daya beli masyarakat tetap terjaga, padahal situasi sebenarnya tidak seperti itu”, ungkapnya.

Sebagaimana diketahui pada minggu lalu Rupiah ditutup melemah meski BI menaikkan suku bunga. BI dan pemerintah tetap komitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar.  Sekaligus dimaksudkan sebagai acuan untuk trading jangka menengah dan panjang.

Pada minggu lalu Rupiah kembali ditutup melemah 0.57% pada level 14.900 per USD dibandingkan harga penutupan minggu sebelumnya yang 14.816. Mendekati akhir pekan, pergerakan Rupiah cenderung sideways di sekitar level 14.885 hingga 14.930. Bank Indonesia (BI) telah berjuang habis-habisan menjaga nilai tukar mata uang Garuda agar tidak menembus level psikologis 15000 per USD.

Pemerintah juga berupaya menekan defisit transaksi berjalan, antara lain dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor minyak dengan menggalakkan penggunaan bahan bakar B20. Bahkan pemerintah akan memberi sanksi bagi yang tidak mematuhi.

Himbauan yang ditujukan kepada para pengusaha agar tidak memarkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) di luar negeri, dengan sanksi tertentu juga telah dilakukan Pemerintah. Bahkan kepada masyarakat yang memiliki US Dollar dalam jumlah besar dihimbau agar menjual Dollarnya.

Selain itu Pemerintah juga mengambil kebijakan lainnya dengan menaikkan suku bunga acuan. Suku bunga tinggi memang berpotensi menghambat pertumbuhan, tetapi untuk sementara diperlukan guna menjaga stabilitas nilai tukar, dan agar Rupiah tidak melemah terlalu dalam. Minggu lalu, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 0.25% ke level 5.75%.

Dalam Rapat Dewan Gubenur (RDG), BI yang diselenggarakan kemarin Pemerintah juga memperkenalkan sebuah instrumen baru yang dinamakan Domestic Non Deliverable Forwards (DNDF) yang diharapkan bisa menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. DNDF adalah transaksi forward yang penyelesaiannya dilakukan secara netting dalam mata uang Rupiah di pasar valuta asing domestik.
Ichsan juga mengusulkan agar Indonesia tetap berada pada program IMF atau Wold Bank agar dapat mengetahui strategi yang mereka jalani.

Berita Lainnya
Sudirman Said: Paslon 02 tunjukkan kekompakan dalam debat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, S...
Fahira Idris: Debat Capres Berikan Pencerahan kepada Rakyat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Anggota DPD RI Fahira Idris mengemukakan, debat calon presiden putaran ked...
KPK tangkap bupati Mesuji Lampung JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tanga...
Survei: Basis pemilih di Koalisi Jokowi-Ma’ruf tidak Solid JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan basis pemilih di koalisi pa...
Kemenpar Dukung Festival Bau Nyale Lombok MATARAM, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung pelaksanaan Festival Pesona Ba...
Kanal: Nasional