Loading...

Kemenpar Rekomendasikan Pembangunan 100 Destinasi Digital dan 10 Nomadic Tourism

BALI (TAJUKTIMUR.COM) – Menteri Pariwisata menutup Rakornas Pariwisata I Tahun 2018, Jumat 23 Maret 2018 di Bali Nusa Dua Convention Centre. Selama dua hari (22-23 Maret 2018), para peserta Rakornas Pariwisata banyak mendapat masukan mengenai pengembangan pariwisata yang sejalan dengan program Menteri Pariwisata, Arief Yahya yakni Digital dan Nomadic Tourism.

Sebagai rumusan rekomendasi utama, Menpar akan mendorong pembangunan Destinasi Digital di 34 provinsi dan 10 Nomadic Tourism di 10 destinasi Bali Baru. Jumlah ini dianggap ideal sebagai target di tahun 2018.

Untuk keperluan pengembangan itu, Menpar juga melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah yakni Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk ikut mendukung pengembangan pariwisata melalui pengadaan infrastruktur dasar yang terdiri dari Jalan, Air, Listrik (JALI), dan utilitas dasar berupa Telekomunikasi yaitu koneksi WiFi, sampah, toilet. Hal ini merupakan kebutuhan dasar bagi warga dan sangat berpengaruh bagi citra sebuah daerah dimata wisatawan.

Selain melakukan koordinasi dengan para pemerintah daerah mengenai ketersediaan sarana dan pra sarana yang mendukung, Menpar juga menggandeng sejumlah anak muda di berbagai daerah untuk membangun Destinasi Digital. Menpar mendorong setiap daerah untuk memiliki GenPI yakni Generasi Pesona Indonesia. Mereka adalah anak muda yang tergabung dalam komunitas yang akan membantu pengembangan pariwisata daerah. Dengan demikian, Menpar mendorong pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk ikut memajukan pariwisata.

“Segera setelah selesai Rakornas Pariwisata I Tahun 2018 harus dibentuk Tim Training On Trainer (TOT) untuk membentuk GenPI-GenPI baru di Provinsi yang belum terbentuk. Program TOT juga akan mengaktivasi GenPI yang sudah terbentuk serta secara pararel membentuk Tim TOT Destinasi Digital. Targetnya adalah bulan Oktober 2018 harus terbentuk 100 Destinasi Digital di 34 Provinsi,” lanjut Menpar.

Mengenai Nomadic Tourism, Rakornas Pariwisata I Tahun 2018 merekomendasikan percepatan Deregulasi terkait operasional Caravan sebagai Nomadic Tourism Amenities, Sea-Plane dan Live a board sebagai Nomadic Tourism Access, berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan. Selain itu juga ada rekomendasi mengenai percepatan Deregulasi perizinan pemanfaatan Taman Nasional sebagai Glamping Ground, berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

”Nomadic Tourism itu mudah dan murah. Hanya perlu ada atraksi pariwisata yang menarik, maka pengadaan akses dan amenitas bisa dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang bisa dipindah. Misalnya pembangunan glamp camp atau dengan live on board,” lanjutnya lagi.

Kementerian Pariwisata akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mendata wilayah yang berpotensi dibangun Nomadic Tourism Amenities, seperti Caravan Site, Glamping Camp Site, dan Home Pod Site. Targetnya, data  tersebut diterima tanggal 30 April 2018.  Kelengkapan data yang diperlukan yakni Lokasi dengan titik GPS dengan menyebutkan atraksi utama (alam) terdekat.

Selain pembangunan sarana dan prasarana serta promosi, Menpar juga konsen pada investasi Nomadic Tourism yang berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menpar menyatakan bahwa dia optimis dengan program yang akan dijalankan ini sebagai 5S. “Digital dan Nomadic Tourism itu adalah Solusi Sementara, Sebagai Solusi Selamanya”, jelas Arief Yahya.

(as)

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM , - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzi...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional