Loading...

Kementerian PANRB: PNS yang Terlibat Kampanye Calon Pilkada Kena Sanksi

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah menegaskan larangan setiap pegawai negeri sipil (PNS) terlibat politik praktis pada pemilihan kepala daerah. Larangan itu bukan tanpa sanksi.

Dalam suratnya yang ditujukan para pejabat negara (mulai dari menteri Kabinet Kerja hingga gubernur, bupati, dan walikota) Menteri PANRB Asman Abnur menyampaikan beragam sanksi yang bisa mengancam setiap PNS karena terlibat politik praktis.

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, pelanggaran terhadap berbagai jenis larangan kepada PNS akan dikenai sanksi moral,” begitu pernyataan Menteri Asman pada surat edaran tersebut.

Tetapi majelis kode etik yang mengadili bisa merekomendasikan PNS tersebut dikenai tindakan adminstrasi. Tindakan tersebut  berupa sanksi hukuman disiplin ringan, sedang maupun hukuman disiplin berat sesuai pertimbangan tim pemeriksa.

Jika pelanggarnya PNS dengan jabatan selain sekretaris daerah pembentukan majelis dan tim pemeriksa dilakukan pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Pejabat itu adalah menteri, kepala lembaga negara hingga gubernur, bupati dan wali kota.

Jika pegawai yang melanggar setingkat sekretaris daerah kabupaten maupun kota pembentukan majelis kode etik dan tim pemeriksa dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah. Sedangkan pelanggar kode etik yang memiliki jabatan sekretaris daerah provinsi pembentukan majelis kode etik dan tim pemeriksa dilakukan Menteri Dalam Negeri.

Pada suratnya Menteri PANRB pun mengungkapkan sejumlah ancaman hukuman dan jenis pelanggarannya. Perlu diingat pelanggaran prinsip netralitas hanya akan dikenai sanksi disiplin sedang sampai berat.

Hukuman disiplin tingkat sedang akan diberikan kepada ASN atau PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kartu tanda penduduk.

Hukuman itu juga diberikan kepada PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan terlibat pada kegiatan kampanye mereka.

Selain itu kepada mereka yang jelas-jelas mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Hukuman disiplin tingkat sedang itu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan hukuman disiplin tingkat berat akan dijatuhkan kepada PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dengan menggunakan fasilitas jabatannya dalam masa kampanye.

Selain itu kepada PNS yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Hukuman itu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah,  pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
PBHMI Ambil Sikap Netral dalam Pilpres 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menyikapi arah dukungan politik dalam Pemilihan Presiden (pilpres) tahun 2...
Mendagri Optimis Pemilu 2019 Berlangsung Luber dan Jurdil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin bahwa Pemilu 2019 akan...
PKPU HI Raih Penghargaan ‘Moeslim Choice Award 2018’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PKPU Human Initiative (HI) memperoleh penghargaan anugerah Moeslim Choice...
Wiranto: Operasi Penyelamatan Korban KKB Terus Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), W...
Proyek Palapa Ring Terkendala Peristiwa Nduga JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengerjaan proyek jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring paket ...
Kanal: Nasional