Loading...

Ketua DPR Minta KPK Kaji Ulang Dampak Pilkada Langsung

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta KPK melakukan kajian terhadap potensi politik uang dan transaksional pada pelaksanaan pilkada langsung karena banyak kepala daerah terpilih yang terjerat kasus dugaan korupsi.

“Pada pelaksanaan pilkada langsung banyak kepala daerah terpilih terjerat kasus dugaan korupsi, kata Bambang Soesatyo ketika menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK dan Kegiatan KPK Mendengar di Jakarta, Senin.

Bahkan, menurut Bamsoet (panggilan Bambang Soesatyo), ada calon kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap sistem pilkada langsung.

Politikus Partai Golkar itu berharap KPK dapat membuat kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya pada praktik korupsi maupun kondisi sosial bangsa.

“Apakah sistem pilkada langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya banyak terjadi praktik korupsi,” katanya.

Bamsoet menegaskan, “kalau sistem pilkaeda langsung ternyata banyak terjadi praktik korupsi, kita tidak boleh takut atau malu memperbaiki sistem yang ada.” Menurut dia, banyak pihak menilai penerapan pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi sehingga mempermudah KPK melakukan pengawasan.

“Saya kira KPK akan mudah mengawasi potensi praktik korupsi pada pemilihan pilkada melalui DPRD,” katanya.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
98 Korban Lion Air JT 610 Teridentifikasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 98 orang dari total 189 penumpang dan awak pesawat Lion Air JT 61...
Mendagri Bolehkan Kepala Daerah Terlibat Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah u...
KPU Berkomitmen Wujudkan Pemilu yang Berintegritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk mewujudkanpemilihan umum yan...
KPU Hemat Rp548 Miliar dalam Pengadaan Logistik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan KPU RI berha...
Inilah Daftar UMP 2019 di 33 Provinsi di Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pada tahun 2019 mendatang, Upah Minimum Provinsi (UMP) akan naik sebesar 8...
Kanal: Nasional