Loading...

KNRP: KPI Harus Tegas Terhadap Stasiun TV yang Berpolitik

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) meminta Komisi Penyiaran Indonesia memberikan sanksi tegas kepada stasiun televisi yang menggunakan program siaran untuk kepentingan politik tertentu.

“KNRP mencatat lembaga penyiaran digunakan sebagai sarana untuk kepentingan politik dengan mempromosikan tokoh dan aktivitas partai serta promosi dan kampanye partai politik tertentu,” kata pegiat KNRP Bayu Wardhana di Jakarta, Sabtu (30/12).

Ia mengatakan penggunaan program siaran untuk kepentingan politik merupakan sebuah pengingkaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Karena itu, sudah seharusnya KPI tegas menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan bagi lembaga penyiaran yang melanggar.

“Ketegasan pemberian sanksi administrasi adalah satu-satunya cara untuk melindungi hak publik akan penyiaran yang bersih dari pemanfaatan oleh kepentingan politik tertentu, termasuk kepentingan politik pemilik media,” tuturnya.

Bayu mengatakan penggunaan program siaran untuk kepentingan politik sudah berlangsung bertahun-tahun. Pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan politik dilakukan melalui siaran jurnalistik dan nonjurnalistik.

Dalam siaran jurnalistik, umumnya ditampilkan dalam bentuk berita atau “running text”. Sementara dalam siaran nonjurnalistik, yang terbanyak adalah melalui iklan, terutama menampilkan mars atau himne partai.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Malam 212 Dianggap Bermuatan Politik, Yusuf Martak: Gak Usah Panik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membe...
Masyarakat dari Berbagai Penjuru Hadiri Malam Munajat 212 di Monas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Agenda munajat bertema "Meningkatkan Peran Ulama untuk Memperkuat Ukhuwah ...
PKS berjanji menghapus pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muda Bidang Ekonomi, Muhammad ...
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
Kanal: Nasional