Loading...

Komnas HAM: Wujudkan Pilkada 2018 yang Bermartabat, Manusiawi dan Tanpa Diskriminasi

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Pada Pilkada serentak 2018, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal ikut terlibat. Terutama dalam pengawasan proses berjalannya Pilkada yang berlangsung di 171 daerah di Indonesia.

Keterlibatan Komnas HAM dalam Pilkada merupakan juga evaluasi dari Pilkada sebelumnya. Dimana hasil evaluasi itu tercatat juga menuai beberapa pelanggaran HAM selama Pilkada. Seperti isu SARA melalui ujaran kebencian.

“Dalam kontestasi politik di Indonesia saat ini, ada gejala merebaknya penebaran kebencian yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif,” ujar Komisioner Komnas HAM Hairansyah dalam diskusi ‘Pilkada 2018 yang Bermartabat, Manusiawi dan Tanpa Diskriminasi” di Cikini, Senin (12/2/2018).

Dari titik itu, kata Hairansyah, di UU Pilkada sendiri sebenarnya juga sudah ada mandat No. 40 tahun 2008 yang menjelaskan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

“Sehingga memandatkan Komnas HAM untuk mengawasi gejala terjadinya tindakan diskriminatif,” jelasnya.

Ujaran Kebencian Laku di Pilkada

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, ujaran kebencian pada Pilkada-pilkada sebelumnya menjadi salah satu metode berkampanye. Terutama lewat dunia maya atau media sosial.

Terkait hal itu, Hairansyah juga menyampaikan analisanya.

“Tujuannya akhirnya, bukan sekedar menebar kebencian. Melainkan untuk mendominasi ruang kesadaran publik dengan satu identitas tunggal tertentu. Lalu meminggirkan identitas lainnya dalam rangka meraih pemilihan,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Selatan ini.

Untuk itu, nantinya kata Hairansyah, peran pengawasan yang dilakukan Komnas HAM tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kepolisian dan Bawaslu.

Ia menegaskan, melalui tim yang sudah dibentuk nantinya, Komnas HAM bertugas juga untuk mengindentifikasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dalam suatu Pilkada.

Lalu jika ditemukan indikasi pelanggaran HAM, seperti SARA dan ujaran kebencian, Komnas HAM akan langsung memberikan interupsi kepada pihak Bawaslu dan Kepolisian. Sebagai lembaga yang memang dikhususkan melakukan penindakan kecurangan di Pilkada.

(as)

Berita Lainnya
Papua Barat paling rendah Tingkat Kepatutan Pelaporan Harta Kekayaan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Ba...
Pushidrosal TNI-AL Temukan CVR Lion Air JT-610 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) yang diga...
Fahira Idris: Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wak...
Relawan Jokowi – Prabowo gelar Pertandingan Persahabatan KUALA LUMPUR, TAJUKTIMUR.COM - Relawan pendukung pasangan Jokowi - KH Ma`ruf Amin dan Prabowo - Sand...
BMKG: Gempa beruntun tidak memicu tsunami Selat Sunda YOGYAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa b...
Kanal: Nasional Pilkada